MALANG KOTA, RADAR MALANG - Dorongan agar Pemkot Malang memaksimalkan program CSR dari pihak swasta turut disampaikan anggota DPRD Kota Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menyampaikan, setidaknya ada dua program yang bisa didanai dengan CSR.
Pertama, pemeliharaan taman. Selanjutnya yakni revitalisasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Dito menyampaikan, dewan sudah beberapa kali menyoroti taman kota yang terbengkalai. Padahal dengan semakin menyempitkan lahan di Kota Malang, masyarakat membutuhkan ruang terbuka hijau (RTH).
Baca Juga: Benahi TPS, Dewan Sarankan Pemkot Maksimalkan CSR dan Minta Bantuan ke Pusat
”Taman di Kota Malang banyak yang kurang terawat, praktis warga mengandalkan di Alun-Alun Merdeka,” tuturnya. Menurut Dito, ada beberapa taman yang bisa direvitalisasi dengan CSR. Seperti di Taman Merbabu dan Taman Merjosari.
Di dua tempat itu, lanjut dia, kondisinya sudah tidak layak. Banyak fasilitas yang sudah rusak. Sehingga kenyamanan pengunjung sedikit terganggu.
”Setelah berhasil dengan Alun-Alun Merdeka, seharusnya pemkot melakukan kerja sama (dengan pihak swasta) untuk taman lainnya,” tambah dia.
Baca Juga: Merokok di Area Taman Kota Batu Bisa Didenda Rp250 Ribu
Untuk Alun-Alun Merdeka sendiri, Dito mencatat masih ada beberapa masalah. Setelah direvitalisasi, taman itu belum jelas biaya perawatannya menggunakan sumber dana dari mana. Sebab, dalam APBD 2026 belum tercantum secara spesifik anggaran perawatan Alun-Alun Merdeka.
Dampaknya, untuk toilet saja, harus dikelola warga sekitar. Karena berbayar, beberapa keluhan pun mencuat.
”Kami minta biaya perawatan juga bisa dikomunikasikan dengan Bank Jatim. Karena dengan fasilitas yang bertambah, beban biaya pasti mengikuti,” terang politisi NasDem tersebut.
Baca Juga: Opsi Bantuan CSR untuk Perbaikan Sekolah Belum Dimaksimalkan Pemkot
Sementara itu, program CSR juga diharapkan masuk di bidang pendidikan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mengatakan, program yang bisa dijalankan adalah revitalisasi bangunan sekolah yang rusak. Pada 2024 lalu sempat digencarkan. Sayangnya tidak dilanjutkan pada 2025 hingga awal 2026 ini.
Suryadi menekankan, bantuan CSR sangat membantu kerja Pemkot Malang. Sebab, proses pembangunan bisa dikolaborasikan. Sehingga tak tergantung pada APBD saja.
”CSR juga bisa digunakan untuk beasiswa pendidikan. Sehingga program wali kota berupa 1.000 beasiswa bisa melampaui target,” kata dia.
Dia menegaskan, CSR bukan kebutuhan pemerintah saja. Namun juga kewajiban dari pelaku usaha. Perusahaan yang mencari rezeki di Kota Malang juga harus ikut membangun wilayah sekitar.
”Sehingga kami dari legislatif akan mendorong agar Perda CSR segera dibahas. Agar partisipasi ke depan lebih baik ke depan,” pungkas Suryadi. (mel/adk/by)
Editor : Aditya Novrian