MALANG KOTA – Perputaran uang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang relatif tinggi. Berdasar data Badan Gizi Nasional (BGN), transaksi penyediaan makanan bergizi menembus Rp 723 miliar per tahun. Biaya tersebut tersedot untuk membeli bahan makanan dan minuman, serta biaya operasional di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seperti diketahui, anggaran per porsi MBG sebesar Rp 15 ribu. Dengan rincian untuk bahan makanan Rp 8 ribu sampai Rp 10 ribu. Kemudian biaya operasional Rp 3 ribu dan insentif fasilitas Rp 2 ribu sampai Rp 3 ribu.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Harjito menyampaikan, sampai akhir Maret, total ada 75 SPPG di Kota Malang. 66 di antaranya sudah beroperasi. Sedangkan sembilan dapur lain dalam tahap persiapan akhir.
BGN menetapkan kuota SPPG untuk Kota Malang sebanyak 87 dapur. Dengan demikian, masih ada kekurangan 12 SPPG. Harjito memastikan bahwa kekurangan jumlah SPPG akan terpenuhi tahun ini.
Baca Juga: Disalurkan Lagi Mulai 31 Maret, Paket MBG di Kota Malang Bakal Dievaluasi Dulu
"Saat ini penerima manfaat MBG di Kota Malang mencapai 170.783 jiwa. Angka ini dipastikan bertambah jika regulasi terbaru perluasan cakupan diberlakukan," terang Harjito.
Perluasan cakupan di antaranya untuk golongan lansia, difabel, hingga anak tidak sekolah (ATS). Rencananya aturan itu diterapkan April depan.
Selain peningkatan gizi, Harjito menekankan bahwa MBG memiliki misi khusus terkait dampak ekonomi atau multiplier effect. Dia menyebut, perputaran anggaran dari pusat untuk program MBG di Kota Malang mencapai Rp 723 Miliar per tahun.
Dengan nilai transaksi hingga ratusan miliar, Harjito berharap pemerintah daerah melakukan proteksi, agar aliran dana tidak ‘lari’ dan dimanfaatkan daerah lain.
“Proteksi melalui penguatan ketahanan pangan lokal. Bahan baku beras, sayur, dan lauk pauk sebisa mungkin diambil dari petani dan UMKM lokal, bukan luar kota,” tegasnya.
BGN juga terus memperketat pengawasan, agar kinerja SPPG bisa lebih optimal. Harjito mengungkapkan, dari ribuan dapur SPPG yang sempat disanksi di berbagai wilayah. Kota Malang menunjukkan performa secara umum sangat baik.
"Di Wilayah 2 ada 1.500 dapur yang sempat di-suspend, namun Kota Malang hampir nihil. Hanya ada satu yang kami tangguhkan karena menu belum memenuhi standar gizi," jelas dia.
Senada dengan BGN, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berharap SPPG memprioritaskan bahan baku dari pelaku usaha lokal. Untuk memastikan ketersediaan, pihaknya meningkatkan pemantauan melalui satgas MBG yang dibentuk Pemkot Malang.
"Jika SPPG membutuhkan bahan pokok, silakan lapor satgas. Karena ada dinas pangan dan dinas perdagangan di situ," tandasnya. (adk/dan)
Disunting kembali oleh Afida Rahma Tsabita
Editor : Mahmudan