MALANG KOTA, RADAR MALANG - Masih ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan Pemkot Malang. Sedikitnya ada dua poin yang menjadi fokus perhatian. Yakni penanganan macet dan banjir.
Keterangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT Kota Malang ke-112 di Gedung DPRD Kota Malang, kemarin (1/4). Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menuturkan, dua problem itu memang membutuhkan waktu penanganan yang cukup lama.
Menurut dia, macet dan banjir tidak bisa selesai dalam satu atau dua tahun saja. ”Tahapannya sudah dilakukan dan semua berproses. Sejauh ini progresnya sudah cukup baik,” kata dia. Realisasi penanganan banjir seperti pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta (Soehat) pada awal tahun.
Kemudian ada rencana pengerjaan drainase di Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Bondowoso pada pertengahan tahun ini. Terkait kemacetan, yang sudah dilakukan yakni penataan parkir dan penerapan rekayasa lalu lintas. Selanjutnya, ada rencana operasional transportasi umum Buy The Service (BTS).
”Saya optimistis dalam masa kepemimpinan selama lima tahun, seluruh problem itu bisa teratasi,” imbuh Wahyu. Di sisi lain, dia menyebut ada beberapa program prioritas lainnya yang sudah terlaksana. Seperti beasiswa untuk 1.000 pelajar dan pemberian seragam gratis.
Selanjutnya program 1.000 event untuk UMKM, dan bantuan Rp 50 juta per RT. ”Untuk janji politik hampir seluruhnya sudah terlaksana. Sehingga tinggal beberapa infrastruktur perkotaan saja,” tambah pemilik kursi N1 itu.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menyampaikan, permasalahan yang belum tuntas tidak hanya macet dan banjir saja. Ada beberapa poin lainnya yang perlu diperhatikan. Seperti penanganan kemiskinan, serta perlindungan anak dan perempuan.
Amithya mengingatkan, ada tambahan tantangan yang harus dihadapi Pemkot Malang. Yakni efisiensi anggaran. Dia mengingatkan agar pemerintah daerah bisa melaksanakan program seefisien mungkin. Dia memberi contoh terkait BPJS Kesehatan.
”Dengan efisiensi, perangkat daerah harus bersinergi agar tidak ada pemborosan. Misalnya ada warga meninggal yang sudah ter-cover bantuan BPJS, harus dievaluasi agar anggaran tidak terbuang,” tutur politisi PDIP itu. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra