MALANG KOTA-RADAR MALANG - Kepedulian pemkot terhadap masyarakat pra-sejahtera ditunjukkan melalui berbagai aspek. Salah satunya dengan pengadaan hunian yang layak. Itu sesuai dengan misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui program 3 juta rumah.
”Berbagai kebijakan pro masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus kami dorong,” kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Pemkot rutin melakukan perbaikan pada rumah tidak layak huni (RTLH). Program itu konsisten dilakukan sejak tahun 2021.
Ada berbagai sumber pendanaan yang digunakan untuk perbaikan. Mulai dari APBD melalui bantuan sosial RTLH, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN, Baznas, hingga CSR seperti dari Lippo Group.
Pada tahun 2025 lalu, ada ratusan RTLH yang diperbaiki. Jumlahnya tercatat mencapai 188 unit. Sedangkan pada tahun ini, terdapat 192 rumah tak layak huni yang diajukan untuk diperbaiki (selengkapnya baca grafis).
Perbaikan RTLH yang menggunakan dana APBD dan APBN mendapat jatah Rp 20 juta untuk masing-masing rumah. Terdiri dari Rp 17,5 juta untuk penyediaan material. Lalu sisanya senilai Rp 2,5 juta untuk menggaji pekerja.
RTLH yang diperbaiki tersebar di lima kecamatan di Kota Malang. Pada 2026, ada 18 rumah di Kecamatan Kedungkandang, 14 rumah di Kecamatan Sukun, 9 rumah di Kecamatan Blimbing, 4 rumah di Kecamatan Klojen, dan 5 rumah di Kecamatan Lowokwaru yang diperbaiki menggunakan APBD.
Kemudian untuk rumah yang diperbaiki menggunakan dana APBN 2026 melalui BSPS ada 54 rumah di Kecamatan Blimbing. Selain itu, 51 rumah di Kecamatan Kedungkandang, 25 rumah di Kecamatan Lowokwaru, dan 11 rumah di Kecamatan Klojen. (mel/gp)
Editor : Galih R Prasetyo