MALANG KOTA – Kota Malang krisis armada pengangkut sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang memiliki 49 armada. Padahal idealnya 78 kendaraan. Dengan demikian, pengangkutan sampah kekurangan 29 armada.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran menyampaikan, kebutuhan armada menyesuaikan jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah. Pihaknya mencatat ada 78 TPS. Setiap TPS wajib dilayani satu armada, sehingga pengambilan sampah berlangsung cepat.
Sebelumnya, krisis armada lebih parah.
"Tahun lalu kami menerima tambahan satu unit. Dengan total 49 truk masih kurang, ditambah ada empat armada yang sempat mengalami perbaikan," terang Raymond.
Dia menerangkan, empat armada yang diperbaiki sudah seharusnya diganti baru. Sebab, kondisinya tidak layak. Namun dengan keterbatasan armada, mau tidak mau DLH tetap mengoperasikan empat kendaraan itu.
Raymond menjelaskan, dampak dari kekurangan armada adalah proses pengangkutan sampah terhambat. Hal ini mengakibatkan kemacetan di beberapa titik dekat TPS. Misalnya di TPS Borobudur dan TPS Mulyorejo.
"Karena ada truk yang diperbaiki, pengangkutan sampah di beberapa TPS harus menunggu. Hal itu membuat sampah tertahan lebih lama di TPS," ungkapnya.
Pihaknya mengupayakan strategi lain untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPS. Yakni mengoptimalkan peran bank sampah di tingkat masyarakat. Jumlah bank sampah di Kota Malang mencapai 500 hingga 520 unit. Namun yang aktif hanya 320 unit.
Sementara sekitar 200 lainnya dalam kondisi tidak aktif.
"Kami berharap bank sampah yang ada di RT/RW itu bisa diaktifkan kembali. Sehingga mengurangi sampah yang dikirim ke TPS," tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menuturkan, penanganan sampah terkesan belum menjadi prioritas eksekutif. Setiap tahunnya, DLH sebagai perangkat daerah strategis, tidak mendapatkan anggaran yang ideal.
Dengan anggaran yang terbatas, Dito melanjutkan, program DLH tidak bisa optimal. Selain persampahan, penanganan ruang terbuka hijau juga terkendala anggaran.
"DLH merupakan salah satu dinas yang anggarannya banyak tersedot untuk gaji pegawai. Sedangkan untuk kegiatan operasional sangat terbatas," tutur Dito.
Dengan kondisi itu, pihaknya bakal mendorong pemkot lebih memperhatikan masalah persampahan. Mulai dari penambahan armada truk sampah hingga penambahan TPS.(adk/dan)
Editor : Mahmudan