MALANG KOTA, RADAR MALANG - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang menjanjikan start program angkot pelajar gratis pada bulan Mei nanti. Saat ini, masih dilakukan pembahasan tingkat akhir.
Untuk diketahui, pelaksanaan angkutan pelajar gratis itu molor dari rencana awal. Tahun lalu, Pemkot Malang memperkirakan operasionalnya bisa dimulai pada bulan Januari. Hingga April 2026, belum ada tanda-tanda dimulainya program.
Padahal, dari sisi angkutan kota (angkot) sudah siap. Paguyuban juga sudah memilih 80 sopir untuk mengikuti program tersebut. Kriteria juga telah ditentukan. Seperti armadanya harus berada dalam keadaan layak.
Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra menyampaikan, sebelumnya operasional angkutan pelajar terganjal regulasi. Kini pihaknya sudah membahas peraturan wali kota (Perwal). Namun mandek di tingkat provinsi dalam tahap evaluasi.
Sambil menunggu perwal dievaluasi, dishub terus melakukan pembahasan teknis. Ada dua hal yang masih dalam koordinasi. Yakni tentang hitungan operasional per armada.
Serta jarak tempuh yang akan dilalui angkutan pelajar. ”Angkutan pelajar akan beroperasi bulan Mei. Pekan ini kami melakukan rapat kembali,” terang Jaya.
Selain angkutan pelajar, dishub juga terus menggodok layanan feeder (angkutan pengumpan) Bus Trans Jatim. Namun proses untuk feeder itu bakal lebih panjang.
Sebab, Pemkot Malang harus menyesuaikan beberapa trayek angkot. Itu membutuhkan kajian yang matang. ”Ada trayek yang sudah menyambung dengan Bus Trans Jatim, tetapi ada yang belum. Sehingga nanti butuh penyesuaian untuk feeder,” jelas Jaya.
Di tempat lain, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menyampaikan, pihak legislator sudah beberapa kali telah menagih janji realisasi angkutan pelajar gratis. Pertemuan terakhir dilakukan Maret lalu. ”Saat itu bilangnya dishub masih ada beberapa yang belum siap, terutama regulasi,” tutur dia.
Arief menilai, keterlambatan pelaksanaan program itu berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pelaku angkutan kota. Sebab, sebelumnya sudah ada komitmen yang dibangun antara pemerintah dengan pengusaha angkot.
”Keterlambatan pelaksanaan program itu ibarat membiarkan api dalam sekam. Karena komitmen yang pernah dibangun tidak segera terealisasi,” tegasnya. Dia meminta persoalan tersebut segera dituntaskan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra