MALANG KOTA - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran mengungkap faktor penyebab masih banyaknya Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang belum mempunyai gerai. Salah satunya karena pembangunan terkendala terbatasnya lahan.
Ada KKMP yang mempunyai lahan, namun statusnya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Raymond mengatakan, gerai KMP tidak bisa dibangun di zona RTH. Sebab, ketersediaan zona hijau di Kota Malang sendiri sangat terbatas. Saat ini, pemerintah masih berupaya keras memenuhi target tercapainya RTH sebesar 20 persen.
”Tidak boleh ruang terbuka hijau dibangun gedung,” tegasnya.
Dia menerangkan, dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTH. Pemkot justru diarahkan menambah luasan RTH publik. Bukan menguranginya.
Raymond menjelaskan, penggunaan RTH untuk gerai KMP di Kabupaten Malang bisa dilakukan karena masih banyak lahan.
"Kalau RTH di Kabupaten Malang kemungkinan di atas 80 persen. Tapi kalau di kota, pasti untuk RTH tidak memungkinkan," jelasnya.
Di tengah keterbatasan lahan, Raymond menegaskan, pihaknya meningkatkan penertiban bangunan di atas RTH. Baik yang bersifat permanen maupun sementara. Sebab hingga 2026 masih kekurangan pemenuhan RTH sebesar 13 persen.
Menurutnya, salah satu poin yang dibahas dalam raperda RTH yakni mengembalikan fungsi lahan fasilitas umum (fasum). Selama ini tidak sesuai peruntukan, seperti area taman di sejumlah perumahan.
"Ada misalnya suatu perumahan yang seharusnya ada taman, tapi digunakan untuk parkir. Itu nanti akan kami kembalikan fungsinya menjadi RTH," jelas Raymond.
Meski belum banyak KKMP yang mempunyai gerai, tapi mereka tetap berjalan seperti biasa. Salah satunya KKMP Bumiayu. Ketua KKMP Bumiayu Wusono mengatakan, koperasi di tempatnya resmi beroperasi pada 21 Juli 2025 lalu. Namun cikal bakal koperasi sebenarnya sudah dimulai sejak 2017.
Selanjutnya, aktivitas di koperasi bergulir sampai sekarang. Aktivitas di KKMP Bumiayu juga semakin banyak. ”Sekarang kami mempunyai unit usaha air isi ulang, sembako, elpiji, dan Payment Point Online Bank (PPOB),” ungkap Wusono. Tidak hanya aktivitas bertambah, jumlah anggota sekarang menyentuh 170 personel. Baik dari kalangan warga Bumiayu maupun anggota luar biasa.
Lantaran tidak memiliki kantor maupun gerai, aktivitas koperasi dilakukan di empat lokasi. Yakni di kediaman Wusono, kediaman 2 anggota koperasi, dan Kantor Kelurahan Bumiayu.
Dalam rapat anggota tahunan (RAT) pada 26 Januari 2026, Wusono sempat menyampaikan kepada Wali Kota Malang Wahyu Hidayat terkait pustu di Bumiayu. Pustu itu sempat diusulkan untuk menjadi kantor koperasi.
Sebab pustu hanya digunakan setiap Senin dan Kamis. Terkadang, tidak semua warga berkunjung ke pustu. Namun sampai detik ini, Wusono menyebut belum ada kepastian.
Pihaknya hanya menunggu. Sebab, dia menilai, hanya pemkot yang bisa memastikan lahan atau bangunan yang layak digunakan. "Nanti kalau kami cari sendiri khawatir lahan atau bangunan bermasalah. Sejauh ini juga belum ada lahan atau bangunan yang bisa ditawarkan untuk aktivitas koperasi," imbuh Wusono.
Terkait gerai, lanjut Wusono, sebenarnya sudah ada persyaratan. Persyaratan itu berupa lahan seluas 1.000 meter persegi. Namun turun menjadi 600 meter persegi. "Tapi sebenarnya pustu di Kelurahan Bumiayu saja sudah cukup untuk mengakomodir aktivitas kami," tegas dia.
Pihaknya pun berharap ke depan segera memiliki kantor. Apalagi seiring bertambahnya aktivitas usaha di koperasi. Sebagai contoh untuk usaha gas elpiji. Satu kali pengiriman biasanya KKMP Bumiayu dijatah 50 tabung.
Kemudian unit usaha air isi ulang. Sekarang untuk unit usaha air isi ulang, KKMP Bumiayu rutin mengirim 6 air galon ke SPPG setempat. Karena itu, Wusono menilai keberadaan gerai atau minimal kantor menjasi penting bagi kelangsungan koperasi. (adk/mel/dan)
Editor : Mahmudan