MALANG KOTA-RADAR MALANG - Manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terlalu banyak dirasakan petani lokal. Dari pemantauan Pemkot Malang, serapan bahan pangan lokal di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih rendah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Slamet Husnan mengatakan, serapan dari petani lokal belum menyentuh sampai lebih dari 60 persen. Padahal sesuai instruksi Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG harus menjadi pusat ekonomi baru di suatu wilayah. ”Kalau diperkirakan serapan (pangan lokal) masih belum sampai 50 persen,” terang Slamet.
Menurutnya, penyerapan produk pangan lokal di Kota Malang masih menghadapi tantangan. Terutama terkait standar dan kriteria bahan pangan, yang ditetapkan masing-masing SPPG.
Namun pemkot tak tinggal diam, sejak awal pelaksanaan program MBG, Dispangtan bergerak aktif menjembatani para pelaku pertanian dengan SPPG. Sosialisasi dilakukan kepada kelompok tani, kelompok urban farming, mereka yang budi daya ikan, hingga peternak.
”Kami sudah melaksanakan sosialisasi dan melakukan pertemuan. Agar hasil pangan lokal bisa diserap oleh dapur SPPG,” tutur Slamet. Dari hasil pertemuan itu, pemkot tidak bisa memaksa SPPG langsung menerima hasil panen petani lokal. Karena setiap dapur memiliki kriteria dan persyaratan terkait kualitas dan kuantitas.
Slamet menuturkan, produksi bahan pangan lokal umumnya merupakan sayur mayur. Namun pada beberapa kelompok, ada yang mengombinasikan dengan budi daya ikan. Di sisi lain, pengelola SPPG saat ini umumnya telah memiliki pemasok ataupun mitra tetap.
Kondisi itu membuat produk dari kelompok urban farming lokal harus bersaing untuk dapat menembus pasar MBG. ”Meskipun SPPG sudah punya supplier sendiri-sendiri, tetapi tetap kami perkenalan kepada mereka,” kata Slamet.
Perlu diketahui, satu unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp 1 miliar per bulan. Sebagian besar dana tersebut digunakan membeli bahan baku pangan dari masyarakat sekitar.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Indra Permana mendorong Dispangtan terus mendampingi kelompok petani agar mereka bisa menyuplai ke SPPG. Pendampingan ini tak sekadar pertemuan semata. Bisa dilakukan pelatihan agar produk yang dihasilkan bisa sesuai kriteria dapur SPPG. ”Agar bisa bersaing perlu adanya bantuan dari pemerintah. Bukan intervensi secara langsung, tetapi bantuan meningkatkan kualitas hasil pertanian,” tandas Indra. (adk/gp)
Editor : Galih R Prasetyo