MALANG KOTA-RADAR MALANG - Usulan Pemkot Malang terkait tambahan koridor Trans Jatim belum akan terwujud dalam waktu dekat. Itu menyusul, Pemprov Jatim disebut belum memiliki rencana menambah koridor di Malang Raya pada tahun 2026. Untuk sekarang, fokusnya melakukan evaluasi pelaksanaan Trans Jatim tahap pertama.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, optimalisasi layanan menjadi prioritas sebelum penambahan koridor. Menurutnya, operasional Trans Jatim di Malang tergolong baru. Karena itu, perlu dipantau dari sisi keterisian penumpang dan efektivitas layanan.
”Dilihat dari penggunaan, memang tidak selalu padat. Tetapi ada peningkatan penumpang,” ujarnya. Pemprov tengah melakukan evaluasi pada tiga koridor utama. Di antaranya, yang menghubungkan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landungsari, hingga Kota Batu.
Tiga titik ini dinilai menjadi tulang punggung layanan yang perlu dimatangkan sebelum jaringan diperluas. Pemprov Jatim ingin memastikan tingkat keterisian armada serta kebutuhan riil masyarakat. Nantinya, perlu testimoni langsung dari masyarakat yang menggunakan layanan Trans Jatim.
Masukan dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan arah pengembangan Trans Jatim berikutnya. ”Kami pastikan dulu performa koridor yang ada, sambil melihat respons pengguna. Itu yang jadi fokus saat ini,” ungkapnya.
Meski demikian, peluang penambahan rute tetap terbuka. Pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten/kota setelah evaluasi menyeluruh rampung.
Sebelumnya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengusulkan dua tambahan koridor baru. Yakni dari Terminal Arjosari menuju Kota Batu. Serta dari Terminal Hamid Rusdi menuju Kepanjen, Kabupaten Malang.
Penambahan ini dilakukan karena masih ada titik-titik yang belum terjangkau Trans Jatim. Misalnya di Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan pusat bisnis dan perguruan tinggi. Serta gerbang Kota Malang, Terminal Arjosari.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra menuturkan, sembari menunggu penambahan koridor. Pihaknya menyiapkan angkutan kota sebagai feeder. Manfaat dari transportasi umum itu dilihat juga akan dirasakan masyarakat lebih luas. Hingga tingkat perumahan.
”Kalau penambahan koridor itu murni keputusan provinsi, karena anggaran dari mereka. Kami tidak bisa memaksa,” tandasnya. Berangkat dari itu, akan melakukan hal-hal lain untuk memaksimalkan transportasi umum. Tujuannya memudahkan mobilitas masyarakat Kota Malang. (adk/gp)
Editor : Galih R Prasetyo