MALANG KOTA - Sejak pukul 15.00 ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Malang. Mereka menuntut Pemerintah Pusat melalui DPRD Kota Malang untuk menyelesaikan lima tuntutan. Mulai penurunan harga BBM, menolak dwifungsi TNI dan Polri hingga meminta MBG dan Koperasi Merah Putih (KMP) dihentikan.
Lebih dari 500 mahasiswa itu kompak memakai baju serba hitam. Di tangan masing-masing pendemo mengangkat berbagai macam poster tuntutan. Seperti tulisan ”Rakyat Tidak Butuh MBG” dan ”Pajak Kami Bukan untuk ke Paris”.
”Kami beri waktu sampai tiga hari, kalau tidak ada jawaban memuaskan dari pemerintah, kami kumpulkan massa lebih banyak lagi,” ujar Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) 2026 Muhammad Azhar Zidan. Dia menjelaskan, alasan mahasiswa berkumpul kemarin karena menganggap Indonesia sudah dalam masa kritis. Penyebabnya beragam, mulai dari pemborosan APBN melalui program populis hingga posisi strategis di pemerintah pusat yang diduduki orang-orang tak kompeten.
Zidan menjelaskan, tuntutan pertama para mahasiswa meminta peningkatan efisien dan transparansi APBN. Kedua, mahasiswa meminta harga bahan pokok dan BBM diturunkan melalui intervensi pemerintah. Ketiga, mereka meminta MBG dan KDKMP dihentikan.
”Sudah terang bukti MBG ladang korupsi, buktinya kepala BGN ditangkap Kejagung, tapi kami yakin itu hanya segelintir orang saja, sisanya lebih banyak,” lanjut Zidan. Para mahasiswa juga menyoroti dwifungsi TNI dan Polri yang tiba-tiba disahkan menjadi Undang-undang. Bahkan hanya dalam waktu dua hari.
Menurut para mahasiswa, dwifungsi itu hanya memperluas kesempatan TNI dan Polri memasuki ranah sipil. Padahal, janji presiden membuka 19 juta lapangan kerja. Harusnya memihak rakyat, bukan untuk lapangan pekerjaan TNI dan Polri. Terakhir, mereka menuntut Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada rakyat atas kegagalan memimpin negara dalam satu tahun terakhir.
Sekitar pukul 16.15, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menemui para pendemo. Itu setelah massa mulai membakar ban dan berusaha masuk gedung DPRD. Dialog terjadi di tengah jalan, membahas tuntutan mahasiswa dan respons DPRD.
”Saya setuju program MBG dihentikan, kalau memang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Amithya. Dirinya juga menghadirkan perwakilan masing-masing fraksi di DPRD Kota Malang untuk meminta maaf. Pihaknya juga memastikan tuntutan yang disampaikan mahasiswa bisa sampai ke pusat. (aff/gp)
Editor : Galih R Prasetyo