MALANG KOTA, RADAR MALANG - Revitalisasi pasar tradisional bakal berlanjut tahun depan. Pemkot Malang menetapkan empat pasar yang menjadi prioritas. Yakni Pasar Tawangmangu, Pasar Blimbing, Pasar Besar, dan Pasar Wisata Talun di koridor Kajoetangan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, kesiapan administrasi proyek tersebut hampir rampung. Pihaknya tinggal menunggu kepastian regulasi untuk penganggaran dari pimpinan daerah.
”Semua sudah masuk tahap Detail Engineering Design (DED). Jadi kami sudah ajukan perencanaan, mungkin tahun depan bisa direalisasikan,” ujar dia. Mengenai konsep revitalisasi, Eko mengaku bakal tetap mengusung konsep pasar modern yang ramah bagi pembeli maupun pedagang.
Akses yang mudah bakal diutamakan pihaknya. ”Idealnya pasar itu tidak bertingkat seperti Pasar Klojen atau Pasar Oro-Oro Dowo. Tapi harus mudah dijangkau, bisa langsung transaksi, dan infrastrukturnya tertata rapi,” terang dia. Namun ada pengecualian untuk Pasar Besar. Sebab, jumlah pedagang di sana mencapai ribuan.
Pasar itu tetap membutuhkan bangunan bertingkat. Revitalisasi pasar diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat. Sehingga berdampak pada jumlah pengunjung dan aktivitas ekonomi pedagang. Kondisi itu akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.
”Secara logika, jika infrastruktur dan pelayanan semakin baik, maka pedagang akan semakin nyaman. Kontribusi terhadap retribusi daerah juga akan meningkat,” tutur dia.
Pada 2026, Pemkot Malang menargetkan penerimaan retribusi pasar mencapai Rp 10 miliar. Hingga semester pertama 2026, realisasi pendapatan retribusi pasar sudah mencapai sekitar Rp 4 miliar.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mendukung langkah revitalisasi empat pasar tersebut. Untuk Pasar Tawangmangu dan Pasar Talun kemungkinan lebih mudah. Sedangkan di Pasar Besar dan Pasar Blimbing, pemkot harus bisa menyatukan suara pedagang.
”Semua pasar memang perlu perbaikan, tinggal komunikasi dengan pedagang harus berjalan baik. Meskipun pasar aset pemerintah, perlu persetujuan dari pedagang,” tandasnya. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra