MALANG KOTA, RADAR MALANG - Penolakan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) mendapat respons dari para mitra dan relawan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Respons ditunjukkan lewat kegiatan bertajuk ”Apel Akbar dan Senam Bersama Simpatisan SPPG Malang Raya” di Balai Kota Malang, kemarin (20/6).
Dalam kegiatan itu, mereka kompak meminta program MBG dilanjutkan. Sebelum apel, sebagian massa sempat melakukan aksi jalan kaki dari sekitar Jalan Jaksa Agung Suprapto sampai Balai Kota Malang sambil membawa bermacam-macam spanduk. Gandung Panjalu, koordinator apel akbar itu mengklaim bahwa kegiatan tersebut berangkat dari keresahan lintas sektor.
Baca Juga: Pengawasan Dapur MBG Makin Ketat, Pemkot Malang Siapkan Sanksi bagi SPPG Nakal
Mulai dari petani, UMKM, peternak, hingga pedagang sayur yang terimbas eskalasi politik terkait program strategis nasional (PSN) Presiden RI Prabowo Subianto. ”Karena itu kami agendakan ini untuk menggaungkan energi positif agar MBG bisa berjalan dengan dukungan masyarakat. Dan target capaian bisa meningkat sampai 82 juta penerima manfaat,” kata Gandung.
Raden Djoni Sudjatmoko, salah satu penggagas apel akbar itu mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan oleh paguyuban mitra SPPG se-Malang Raya. Djoni juga menyebut bahwa manfaat MBG sudah banyak dirasakan masyarakat. ”Tetapi dituntut untuk bubar,” kata dia.
Padahal saat ada kasus keracunan, upaya meminimalkan kasus sudah dilakukan. Demikian pula perbaikan-perbaikan untuk masalah kebersihan SPPG. Djoni tidak menampik ada masalah-masalah di tingkat pusat. Namun menurut dia, pemerintah pusat sudah menunjukkan upaya untuk mengatasinya.
Baca Juga: Sempat Mandek, Dana Operasional untuk Semua SPPG di Kota Malang Dipastikan Telah Cair
”Di lapangan juga sudah berjalan baik, tapi kenapa kok ada tuntutan untuk dihentikan? Ternyata banyak buzzer-buzzer di sana,” sebut dia. Oleh karena itu, pihaknya ingin menunjukkan bahwa banyak pihak yang menyukai program MBG. Sebab bisa menggerakkan ekonomi di tingkat bawah hingga penerima manfaatnya merasa gembira.
”Termasuk jika ditanya ke sekolah-sekolah, sekitar 99 persen pasti setuju dengan MBG,” imbuh Djoni. Dia juga menyatakan heran dengan penolakan yang disampaikan sejumlah mahasiswa. Menurut Djoni, mahasiswa di kampus tidak turun ke bawah. Melainkan hanya melihat buzzer-buzzer yang menyuarakan perihal MBG secara terus menerus.
Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para mitra maupun relawan SPPG kemarin adalah hal yang wajar. Dia menyatakan, semua orang berhak menyampaikan pendapatnya. ”Namun, keberadaan MBG tetap harus dievaluasi,” tegas politisi PDIP tersebut.
Senada dengan Harvard, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arief Wahyudi menyatakan bahwa MBG juga tetap harus dievaluasi. Selain dari sisi penerima manfaat juga SOP di dalamnya. ”Misalnya dari segi kebersihan. Kemudian untuk anggaran seharusnya dikurangi sehingga tidak terjadi pemborosan,” ucap politisi PKB tersebut. Arief menyebut bahwa kebutuhan program MBG pada tahun anggaran 2027 harus dicermati kembali. (mel/by)
Editor : A. Nugroho