MALANG KOTA, RADAR MALANG - Efektivitas penggunaan APBD masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Malang. Pada 2025 lalu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tercatat di angka Rp 303 miliar. Peningkatan Silpa terjadi karena pendapatan daerah Kota Malang melampaui target.
Di sisi lain, belanja daerah juga belum maksimal. Dari target pendapatan Rp 2,513 triliun, realisasinya mencapai Rp 2,542 triliun. Sedangkan belanja daerah belum menyentuh 100 persen. Dari pagu anggaran Rp 2,718 triliun, penyerapannya hanya Rp 2,443 triliun.
Detail data itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2025, kemarin (24/6). Wali Kota Malang Wahyu Hidayat turut memaparkan realisasi belanja daerah. Serapan belanja operasional diketahui mencapai 90,94 persen.
Sementara serapan belanja modal 95,6 persen, belanja tidak terduga 3,45 persen, dan belanja transfer 0 persen. Wahyu mengatakan, munculnya kenaikan Silpa karena ada beberapa perubahan kebijakan tahun lalu. Salah satunya tentang efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan itu, pemkot terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu memenuhi kebutuhan selama setahun. Hasilnya realisasi PAD mampu mencapai 105 persen. Dari target Rp 1,050 triliun, perolehan hingga akhir tahun senilai Rp 1,107 triliun.
”Tahun pertama kami menjabat langsung ada efisiensi, itu merupakan tantangan berat. Beruntung pendapatan mampu memenuhi target,” terang Wahyu. Dia mengatakan, penggunaan Silpa Rp 303 miliar itu akan dibahas ulang bersama DPRD Kota Malang.
Wahyu memastikan, sejumlah program dasar akan menjadi prioritas. Di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. ”Silpa akan dibahas pada Perubahan APBD. Bisa memprioritaskan kebutuhan tahun lalu yang belum terlaksana, atau menyesuaikan kebutuhan baru,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menyampaikan, pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025 masih tahap awal. Legislatif akan mencermati secara detail realisasi pendapatan dan belanja daerah lewat rapat komisi.
Dalam pencermatan awal, ada beberapa komponen yang tidak sesuai target. Namun, lanjut dia, pihaknya masih mendalami penyebabnya pada kesempatan rapat selanjutnya.
”Misalnya pendapatan dari dana bagi hasil yang berkurang. Kemudian ada program yang tidak terealisasi. Kami akan tindak lanjuti dalam rapat komisi,” pungkasnya. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra