MALANG KOTA, RADAR MALANG - Bantuan yang tidak tepat sasaran menjadi bahan pengaduan yang sering diterima anggota legislatif. Menindaklanjuti itu, DPRD Kota Malang mendesak pemkot agar melakukan evaluasi data warga miskin. Tujuannya agar bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menuturkan, dalam agenda reses atau menerima aspirasi, keluhan tentang bansos masih sering muncul. Masyarakat kerap mengadukan terkait perubahan desil atau data penerima bansos.
Mia, sapaan akrabnya menyebut, masih ditemukan warga yang kondisi ekonominya belum membaik. Namun tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Itu terjadi akibat perubahan data dari pemerintah pusat.
”Dampaknya bisa merembet ke mana-mana, termasuk hilangnya akses bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka,” terangnya. Meski perubahan data desil menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mia meminta Pemkot Malang proaktif memastikan akurasi data di lapangan.
Menurut dia, perangkat daerah bisa mengoptimalkan mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel). Muskel bisa digunakan untuk validasi dan mengusulkan pembaruan data kepada pemerintah pusat. ”Akurasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tambah dia.
Selain persoalan bantuan sosial, politisi PDIP itu juga menyoroti akses pendidikan bagi anak-anak keluarga kurang mampu. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat siswa harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Tantangannya ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan, dibanding menempuh pendidikan di sekolah negeri.
”Jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena tidak diterima di sekolah negeri dan tidak punya biaya untuk masuk swasta. Pemerintah harus hadir memberikan jaminan anggaran,” imbuh Mia.
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan, data kemiskinan saat ini memang dinamis. Melalui muskel, perubahan data bisa dilakukan tiga bulan sekali. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Seperti warga yang terdata sudah meninggal dunia.
Faktor lainnya keluarga yang kurang mampu berhasil keluar dari garis kemiskinan. Pembaruan data secara berkala itu bertujuan untuk memberikan kepastian bansos diterima warga yang membutuhkan.
”Jika memang warga merasa masih membutuhkan bantuan tapi dicoret, bisa melapor ke kami. Agar dilakukan verifikasi ulang dan dilaporkan kepada pusat,” tutur Donny. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra