MALANG KOTA, RADAR MALANG - Pembahasan APBD 2027 mulai dilaksanakan kemarin (28/7). Dalam rapat paripurna Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027, disebutkan bahwa proyeksi anggaran pemkot mencapai Rp 2,57 triliun.
Sebagai perbandingan, dalam APBD 2026 ini ditetapkan anggaran senilai Rp 2,48 triliun. KUA PPAS itu merupakan gambaran atau proyeksi awal anggaran pemerintah. Angka itu masih bisa berubah. Terutama pada pos pendapatan transfer.
Namun perubahan umumnya tidak terlalu signifikan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, proyeksi pendapatan daerah pada 2027 nanti diplot senilai Rp 2,3 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,1 triliun. Serta pendapatan transfer sebesar Rp 1,2 triliun.
”Sesuai proyeksi awal, kemungkinan ada peningkatan dana transfer. Nanti angka pastinya menunggu pemerintah pusat,” ujar dia. Untuk diketahui pendapatan transfer tahun lalu senilai Rp 1,099 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah, Wahyu menyebut angka perkiraannya mencapai Rp 2,57 triliun.
Terdiri dari tiga pos belanja. Di antaranya belanja operasional Rp 2,4 triliun, belanja modal Rp 127 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 37,9 miliar. Dari proyeksi itu, ada defisit antara pendapatan dan belanja senilai Rp 197 miliar.
Angka itu akan ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2026. ”Angka SiLPA kemarin (2025) menjadi perhatian dewan karena meningkat. Ini akan menjadi perhatian agar bisa ditekan,” tandas Wahyu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan pihaknya akan mempelajari draft KUA PPAS 2027 yang dilempar pemkot. ”Ada beberapa perubahan pos belanja maupun pos pendapatan yang perlu diperhatikan. Kami akan dalami dalam beberapa minggu ke depan,” tutur dia.
Sesuai dengan catatan legislatif sebelumnya, dia meminta anggaran belanja modal lebih ditambah. Tujuannya agar alokasinya terlalu jauh antara belanja operasional dengan belanja modal.
”Karena belanja modal ini lebih berhubungan dengan masyarakat seperti infrastruktur. Harapannya minimal 15 persen dari total belanja,” tandasnya. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra