MALANG KOTA, RADAR MALANG - Selain angkutan pelajar, ada program penataan angkot lainnya yang tengah disiapkan. Yakni program feeder atau angkutan pengumpan untuk Bus Trans Jatim.
Pemprov Jatim sudah memberi tawaran program itu ke Pemkot Malang. Estimasi anggaran yang bisa dikucurkan tahun ini sekitar Rp 6 miliar.
Tawaran itu sudah disampaikan sejak pembahasan rencana koridor dua Bus Trans Jatim bergulir. Tujuannya untuk meredam gejolak sopir angkot karena penambahan rute transportasi umum tersebut.
Jika direalisasikan, Kota Malang akan menjadi salah satu daerah yang bakal menjalankan program feeder Bus Trans Jatim. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra memastikan pihaknya akan menyeriusi tawaran tersebut.
Sebab, itu sejalan dengan program yang memang sudah direncanakan pemkot. ”Sejak awal kepemimpinan Pak Wahyu, kami merencanakan peningkatan angkot dengan angkutan pelajar dan feeder,” kata dia.
Saat ini, Jaya menuturkan bahwa dishub tengah menyelesaikan persiapan akhir untuk angkutan pelajar. Setelah program itu bergulir, pemkot akan mengalihkan perhatian untuk persiapan feeder.
”Kemarin baru tawaran awal, nanti akan dibahas lebih detail lagi. Terkait anggaran dan armada yang digunakan,” terangnya. Jaya optimistis Kota Malang bisa menjadi percontohan feeder di Jawa Timur. Sebab dishub juga tengah membahas perubahan rute angkot.
Trayek angkot bakal diintegrasikan dengan halte atau pemberhentian Bus Trans Jatim. ”Kami juga harus menyiapkan kesiapan anggaran pada 2028. Ini masih akan dibahas bersama DPRD Kota Malang,” tambah dia.
Untuk sementara belum ditentukan armada feeder. Namun jika melihat jumlah angkot yang layak, saat ini totalnya mencapai 180 armada. Sebanyak 80 armada angkot di antaranya digunakan untuk angkutan pelajar.
”Kalau dilihat jumlahnya masih cukup sedikit armada yang layak dibanding angkot yang beroperasi. Itu akan menjadi pertimbangan penentuan feeder,” imbuhnya.
Anggota DPRD Provinsi Jatim Puguh Wiji Pamungkas meminta program feeder Bus Trans Jatim bisa direalisasikan di Kota Malang.
Persiapannya, kata dia, sudah dibahas antara Dishub Jatim, Dishub Kota Malang, dan angkot. ”Kemarin sudah sepakat ada feeder agar semuanya terintegrasi,” tuturnya.
Puguh telah mendorong Pemprov Jatim segera mengambil langkah konkret. Caranya dengan membangun komunikasi yang lebih intensif bersama para sopir angkot.
”Saya sampaikan jangan hanya berhenti pada kesepakatan. Tetapi harus diwujudkan dalam bentuk regulasi dan implementasi di lapangan,” tegas legislator dapil Malang Raya itu.
Dia menekankan, jika angkot memang dijadikan feeder, pemerintah harus segera menyusun aturan dan skema pelaksanaannya secara jelas. Agar para sopir tidak merasa khawatir kehilangan penghasilan akibat hadirnya Bus Trans Jatim.
”Di tengah kondisi sulit, pemerintah harus hadir melakukan komunikasi. Jangan sampai menjadi musuh warga,” tambah dia. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra