MALANG KOTA, RADAR MALANG - Kota Malang menjadi satu dari beberapa daerah yang menerima dana stimulan untuk pengadaan feeder (angkutan pengumpan) Bus Trans Jatim. Kendati demikian, proses pencairan anggarannya masih menunggu regulasi dari Pemkot Malang.
”Anggarannya sudah disiapkan (pemprov),” kata anggota Komisi D DPRD Jatim Dewanti Rumpoko. Dia merinci bahwa alokasi anggaran untuk feeder antara Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar. Nominal itu belum bisa diakses karena Pemkot Malang harus melengkapi regulasi sebagai dasar pelaksanaannya.
”Jadi tidak bisa serta merta. Harus ada prosedur dan aturan yang dipenuhi,” sambung mantan Wali Kota Batu tersebut. Dewanti melanjutkan, secara umum Komisi D DPRD Jatim menilai Bus Trans Jatim sebagai program yang positif. Sebab manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Selain itu tarifnya juga terjangkau.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tugas untuk memastikan kesiapan lintas sektor di dalamnya. Termasuk komunitas angkot di Kota Malang. ”Pihak Dishub Kota Malang harus bisa menjembatani komunikasi, karena mereka yang lebih memahami konstituen dan komunitas angkutan di bawah,” tutur Dewanti.
Pihaknya akan turut membantu menjalin komunikasi. Tujuannya untuk mempertemukan kesepahaman mengenai implementasi Bus Trans Jatim di Malang Raya. Senada dengan Dewanti, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Muttaqin menyampaikan sejak awal menyambut baik Bus Trans Jatim.
Itu karena keberadaan transportasi publik menjadi salah satu indikator kota modern. Sebab menurut dia perlu integrasi antar-moda transportasi. Terutama dengan mobilitas masyarakat yang semakin berkembang.
”Bahkan Kota Malang ini cenderung terlambat merespons perubahan transportasi publik. Salah satunya karena trayek angkutan yang belum diperbarui sejak 1989,” beber Anas. Padahal pola perjalanan masyarakat sudah mengalami perubahan pesat. (mel/by)
Editor : Bayu Mulya Putra