MALANG KOTA, RADAR MALANG - Persiapan akhir untuk program angkutan pelajar gratis mulai dilakukan. Kemarin pagi (13/8) digelar rapat koordinasi di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Dalam rapat yang dihadiri perwakilan sopir angkot itu, beberapa masukan tersampaikan.
Salah satunya yakni masukan agar sopir yang terpilih untuk program tersebut tidak menarik penumpang umum selama jam sekolah. Seperti disampaikan Ketua Paguyuban Angkot Jalur GA Fredy Mislan. Dia menyebut bahwa masukan itu bertujuan untuk meminimalkan kecemburuan dengan sopir angkot yang tidak terpilih untuk program pemkot tersebut.
”Kan mereka sopir angkutan pelajar sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Setiap hari sudah memiliki pendapatan tetap,” kata dia. Pria yang akrab Sambo itu meminta agar di sela-sela jam sekolah sopir angkutan lain diberikan waktu mendapatkan penghasilan.
”Sekarang kami sama-sama susahnya mencari penumpang. Dikhawatirkan kalau tetap mengangkut pelajar dan masyarakat umum bisa timbul gesekan di lapangan,” tandas dia.
Untuk mencegah hal itu, Sambo meminta pernyataan dari Pemkot Malang agar sopir angkutan pelajar tidak boleh menarik penumpang umum selama jam sekolah berlangsung.
”Kami protes bukan menolak angkutan pelajar, hanya meminta keadilan agar sama-sama mendapatkan penumpang dan penghasilan,” tutur dia. Sambo memastikan, meskipun tidak terpilih, sopir angkot lainnya ikut senang dengan program angkutan pelajar itu. Dibanding pemkot menggunakan Bus Halokes.
Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra menuturkan, rapat koordinasi kemarin memang fokus membahas hal teknis. Pihaknya menampung catatan dari beberapa sopir. ”Mereka sebenarnya mendukung, hanya ada catatan teknis agar tidak terjadi masalah di lapangan,” tuturnya.
Terkait tuntutan dari sopir angkot di rapat kemarin, Jaya belum bisa memutuskan. Sebab dishub belum memiliki dasar hukum untuk melarang sopir angkutan pelajar mengangkut penumpang umum saat jam sekolah.
”Mengikuti program angkutan pelajar dan bisa menarik penumpang umum itu merupakan kelebihan beberapa angkot karena mematuhi aturan,” jelasnya.
Dia merinci, total ada 90 armada yang akan mengikuti program angkutan pelajar. Jumlah itu disesuaikan dengan anggaran senilai Rp 1,9 miliar. ”Kriterianya sudah jelas dari awal, sopir harus memiliki KPS (Kartu Pengawas) dan lolos Uji KIR,” pungkas Jaya. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra