MALANG KOTA –RADAR MALANG- Legislatif mengimbau bertambahnya alokasi anggaran belanja modal ke daerah dimaksimalkan. Khususnya ke hal-hal yang mempunyai dampak ke masyarakat. Proyek infrastruktur bakal diprioritaskan pada pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026.
Legislatif meminta ada penguatan pembangunan di Kota Malang. Khususnya, yang sempat terhenti akibat efisiensi. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta mengatakan, dalam tahun pertama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, fokus utamanya adalah peningkatan SDM. Sesuai RPJMD, tahun kedua harus dimulai pembangunan untuk penguatan infrastruktur. ”Meski masih ada sedikit menuntaskan program penguatan SDM. Harapan saya tahun ini sesuai RPJMD mulai fokus infrastruktur,” tandasnya.
Program infrastruktur yang diharapkan menjadi fokus perhatian ada beberapa hal. Dia antaranya, perbaikan jalan, jembatan, hingga jaringan drainase. Atau pun pembangunan lainnya yang berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat dan dampaknya terasa.
Meskipun kebutuhan infrastruktur diprioritaskan, Amithya menekankan, perencanaan harus dilakukan hati-hati. Itu karena, waktu pelaksanaan program terbilang terbatas. Kira-kira hanya menyisakan waktu empat bulan sebelum tutup buku pada tahun 2026.
”Maka dari itu kami akan melihat usulan dari Pemkot Malang apakah realistis atau tidak. Jangan sampai malah gagal terealisasi karena waktu,” tuturnya. Saat proyek itu gagal, malah akan meninggalkan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).
Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Mia itu menekankan, program yang sudah berjalan harus menjadi perhatian. RT berkelas, beasiswa kepada warga kurang mampu, hingga seragam gratis, misalnya. Harapannya, jangan mengusulkan program baru, tetapi yang sebelumnya tidak tereksekusi dengan baik.
Politisi dari PDIP itu mengatakan, saat ini masih dilakukan pembahasan usulan program antara komisi dewan dan perangkat daerah terkait. Selanjutnya akan dibahas bersama melalui agenda rapat paripurna. ”Saat ini tahapan masih KUA, nanti akan lebih detail saat Ranperda APBD perubahan,” tutur Mia.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, APBD Perubahan akan difokuskan pada program yang belum terakomodir di pembahasan anggaran sebelumnya. Termasuk penanganan kenaikan BBM. ”Infrastruktur memang sangat perlu, kemudian untuk penanganan BBM juga,” ucapnya. (adk/gp)
Editor : Galih R Prasetyo