MALANG RAYA, RADAR MALANG - Para pengembang punya usulan skema alternatif untuk memaksimalkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Untuk diketahui, FLPP merupakan program dukungan pemerintah berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar lebih mudah memiliki rumah yang layak huni
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Korwil Malang Raya Doni Ganatha mengaku, beberapa waktu lalu pihaknya sempat menyampaikan usulan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Usulan itu berupa skema rent to own atau memiliki rumah dengan cara menyewa terlebih dulu.
Itu dilakukan untuk mengatasi minimnya ketersediaan lahan di kawasan perkotaan. ”Itu bisa menjadi ekosistem baru,” terang Doni. Usulan tersebut masih menunggu tindak lanjut sampai sekarang. Selain rent to own, Doni menyebut ada pengembang di daerah lain yang menerapkan kebijakan KPR sampai 40 tahun.
Angsurannya pun di bawah Rp 1 juta. ”Kebijakan itu untuk membantu masyarakat dengan gaji di bawah UMR,” sambung Doni. Dia menyebut dua cara itu bisa menjadi solusi dari sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program FLPP.
Utamanya penyelenggaraan di Kota Malang dan Kota Batu. Seperti diberitakan, ketersediaan lahan dan melambungnya harga jadi tantangan tersendiri bagi pengembang. Alhasil, penyelenggaraan FLPP banyak diarahkan ke Kabupaten Malang yang kawasannya dekat dengan perkotaan.
Menurut Doni, harga lahan di perkotaan sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan menjadi perumahan subsidi. ”Harga tanah sekarang minimal Rp 450 ribu per meter persegi. Itu pun posisinya di perbatasan,” ungkap dia.
Doni memberi contoh di kawasan Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Ada lagi di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Tantangan lainnya berupa meningkatnya harga bahan baku untuk pembangunan rumah. Peningkatannya sekarang di angka 15 sampai 20 persen.
Alhasil, pengembang harus mengurangi margin agar kualitas rumah tidak terdampak. Tantangan lainnya yakni sulitnya masyarakat mendapat persetujuan dari perbankan untuk FLPP. Penyebabnya pun beragam. (mel/by)
Editor : Bayu Mulya Putra