MALANG KOTA, RADAR MALANG - Di tengah menurunnya kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, para pengembang tetap optimistis penjualan rumah bakal meningkat. Salah satunya penjualan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Korwil Malang Raya Doni Ganatha menjelaskan, permintaan rumah subsidi yang masuk ke para anggotanya masih cukup tinggi. Dia mengestimasi, serapan penjualan rumah lewat FLPP sudah tembus 5 ribu unit.
”Untuk APERSI Korwil Malang Raya sendiri sekarang memiliki 148 pengembang. Satu pengembang saja, sedikitnya bisa menyediakan 200 unit rumah lewat FLPP,” kata Doni.
Untuk diketahui, FLPP merupakan program dukungan pemerintah berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi. Ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar lebih mudah memiliki rumah yang layak huni.
Di Malang Raya, keberadaan rumah FLPP paling banyak ada di Kabupaten Malang. Sebab, lahan di perkotaan semakin terbatas. Selain itu, harganya juga tinggi.
Doni menyebut sekarang harga tanah di perkotaan berada di kisaran Rp 450 ribu per meter persegi. Doni memberi contoh di Kecamatan Wagir, Tajinan, dan Karangploso. ”Peminatnya banyak. Rumah subsidi masih laris di pasaran,” kata dia.
Terpisah, Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Malang Raya Musa menyebut, di kalangan anggota asosiasinya ada juga yang menyediakan rumah lewat skema FLPP. Dari sebanyak 90 pengembang, sedikitnya ada tujuh pengembang di REI Komisariat Malang Raya yang menyediakan rumah subsidi.
”Perkembangan penjualan teman-teman masih bagus. Meski ada sedikit penurunan pada semester satu tahun ini dibanding tahun lalu,” beber Musa. Untuk tetap meningkatkan penjualan, para pengembang menyasar kawasan-kawasan yang dekat dengan pekerja. Namun memiliki harga lahan terjangkau.
Musa menjelaskan, untuk menarik minat membeli rumah subsidi, pengembang minimal harus menyediakan fasilitas berupa masjid, jalan yang baik, dan taman. ”Tapi ada juga perumahan yang mixed. Jadi ada rumah komersial dan rumah subsidi di bagian belakang,” jelasnya.
Selain itu, belum lama ini pemerintah meluncurkan penghapusan utang yang besarannya di bawah Rp 1 juta bagi calon user atau pembeli rumah. Dengan demikian, proses BI checking tidak dipersulit perbankan. Namun, kebijakan baru masih harus disosialisasikan. (mel/by)
Editor : Bayu Mulya Putra