MALANG KOTA, RADAR MALANG - Pembahasan program feeder atau angkutan penghubung menuju rute Bus Trans Jatim mulai dilakukan Pemkot Malang dan Pemprov Jatim. Dari rapat terakhir, telah ditentukan perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Termasuk dana yang harus disiapkan Pemkot Malang per tahunnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menuturkan, Pemprov Jatim telah menyatakan kesiapan untuk menggelontorkan stimulus feeder pada tahun pertama. Itu sekaligus menjadi program pertama yang dilaksanakan di Jawa Timur untuk angkutan pengumpan Bus Trans Jatim.
Setelah masa stimulus berakhir, Pemkot Malang harus menjalankan kelanjutan feeder menggunakan skema pembiayaan lanjutan. Kebutuhan anggarannya berada di kisaran Rp 2 miliar hingga Rp 4 miliar per tahun. Tergantung jumlah armada yang nanti dilibatkan. Atau, jumlah trayek angkot yang terlibat.
”Untuk pembahasan berikutnya nanti di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2027. Saat itu Pemkot Malang harus menganggarkan pembiayaan feeder,” terangnya. Semakin banyak kendaraan yang dilibatkan menjadi feeder, kebutuhan pembiayaannya bakal meningkat.
Di tengah pembahasan jumlah armada, Dito menyebut ada problem yang harus segera ditemukan solusinya. Sebab, menurut data dishub, jumlah angkot yang berada dalam keadaan layak cukup terbatas. Tidak sampai 100 kendaraan.
Hasil evaluasi menunjukkan mayoritas armada angkot di Kota Malang perlu mendapatkan perhatian dari sisi kelayakan teknis. Salah satunya sistem kelistrikan dan komponen teknis lainnya.
”Kondisi itu harus menjadi pertimbangan, jangan sampai armada yang tidak layak dipaksakan. Bisa berpotensi menimbulkan masalah baru saat operasional,” jelasnya.
Selain mempertimbangkan pengadaan kendaraan baru, ada solusi lain yang muncul dalam pembahasan feeder. Salah satunya adalah skema scrapping. Konsep scrapping yang sedang dibicarakan memungkinkan beberapa angkot tidak layak dihimpun. Kemudian dikonversikan menjadi satu kendaraan baru.
”Misalkan tiga sampai lima angkutan kota yang tidak layak bisa dijual. Kemudian dijadikan satu kendaraan yang layak untuk feeder,” imbuh Dito. Dia menekankan, dengan skema itu, kualitas layanan bisa ditingkatkan. Namun tetap mengakomodasi armada angkot yang telah ada lebih dulu.
”Skema scrapping itu belum final, banyak pembahasan yang dilakukan untuk mencari skema yang tepat,” imbuh legislator dari dapil Lowokwaru itu. Dia menambahkan, transportasi tidak hanya berkaitan dengan kendaraan dan rute saja. Faktor manusia, khususnya sopir angkot, juga harus menjadi perhatian.
Dalam program feeder, ada standar operasional prosedur (SOP) dan persyaratan tertentu. Namun, penerapannya harus dibarengi dengan skema perlindungan bagi sopir dan keluarga mereka. Salah satu opsi yang diusulkan Dito yakni memberikan ruang kepada keluarga sopir.
Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan tertentu, misalnya terkait usia, keluarga terdekat bisa menggantikannya sebagai pengemudi feeder. ”Keterlibatan keluarga tidak hanya sebatas pengemudi. Bisa juga untuk perawatan armada,” tandas Dito. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra