MALANG KOTA -RADAR MALANG-Pengumuman desil DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) mendapat sorotan publik. Banyak masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan data desil. Menjawab keresahan itu, Pemkot akan membuka pengajuan sanggahan dari warga dan melakukan verifikasi ulang.
Desil merupakan penggolongan warga berdasar kondisi ekonomi. Saat ini menjadi krusial, karena desil 9 dan 10 terancam tidak bisa memanfaatkan BBM subsidi. Temuan wartawan koran ini ada yang sebelumnya masuk desil lima kemudian menjadi desil enam.
Kepala Dinas Sosial-P3AP2KB Kota Malang M Sailendra mengungkapkan, pemeringkatan desil dilakukan pemerintah pusat. Kendati demikian, warga yang merasa desilnya tidak sesuai kondisi di lapangan dapat menyampaikan keberatan. Melalui kelurahan maupun langsung ke Dinsos-P3AP2KB.
”Nanti akan diarahkan kepada petugas TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial). Atau langsung ke Dinsos untuk menyampaikan permasalahannya,” jelasnya. Pengajuan sanggahan akan ditindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan. Verifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan sesuai atau tidaknya data yang jadi dasar penentuan desil.
Sailendra mengatakan, banyak yang merasa heran saat masuk dalam kategori desil 6 atau 7. Karena menganggap kondisi ekonominya tidak mengalami peningkatan. Namun, penentuan desil tidak hanya mempertimbangkan besaran penghasilan.
”Misalnya PLN-nya berapa, dia pakai KWH berapa, luas rumahnya bagaimana, dan lain-lain. Banyak parameter, tidak hanya masalah pendapatan,” ungkapnya. Dia menekankan, pendataan kesejahteraan itu menggunakan berbagai parameter. Karena itu, seseorang yang pendapatannya kecil belum tentu masuk dalam kelompok desil rendah.
Terdapat indikator lain yang menunjukkan tingkat kesejahteraannya. Karena itu, saat sudah diverifikasi ulang dan kemudian dilaporkan ke pusat belum pasti status desilnya akan berubah. Pusat yang menentukan.
Syailendra menambahkan, kondisi di lapangan cukup beragam. Kondisi semacam itu perlu dilihat secara menyeluruh, karena sistem menggunakan banyak parameter. Termasuk struktur data kependudukan dalam satu keluarga.
Dia mencontohkan, dalam satu rumah bisa terdapat lebih dari satu keluarga dengan kondisi ekonomi berbeda. Bahkan, dalam satu kartu keluarga (KK) bisa terdapat anggota keluarga dengan penghasilan lebih tinggi. ”Sehingga memengaruhi pembacaan kondisi ekonomi keluarga secara keseluruhan,” terangnya.
Melihat hal itu, Sailendra meminta masyarakat yang merasa kondisi datanya tidak sesuai, terlebih dahulu memastikan data kependudukannya benar. Setelahnya baru mengajukan sanggahan untuk dilakukan verifikasi lapangan. (adk/gp)
Editor : Galih R Prasetyo