MALANG KOTA, RADAR MALANG - Upaya menangkal banjir tak hanya dilakukan dalam bentuk peningkatan saluran drainase saja. Pemkot Malang juga mengusulkan proses normalisasi Sungai Amprong, yang kewenangannya berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Untuk diketahui, sejak 2024 Sungai Amprong sudah meluap sebanyak dua kali. Pertama pada Desember 2024, yang merendam puluhan rumah di Gang Mirej, Lesanpuro. Kemudian pada April 2026 sungai tersebut kembali meluap.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Dandung Djulharjanto mengatakan, sedimen di Sungai Amprong cukup tinggi. Itu yang membuat luapan air saat hujan deras terjadi selama beberapa hari.
Dandung mengatakan, penanganan sungai tidak bisa dilakukan Pemkot Malang. Sebab sungai itu termasuk aliran primer dan wewenangnya di bawah BBWS Brantas. ”Kami sudah usulkan normalisasi kepada BBWS beberapa kali, namun belum menjadi prioritas,” tuturnya.
Karena belum dinormalisasi, terdapat beberapa titik yang rawan banjir di sepanjang Sungai Amprong. Mulai dari Kelurahan Madyopuro hingga Kelurahan Lesanpuro. ”Sedimentasi paling tinggi terjadi di Madyopuro sampai Lesanpuro Gang 12. Tidak hanya sampah, namun juga lumpur,” jelas Dandung.
Selain usulan normalisasi Sungai Amprong, pemkot juga melakukan normalisasi pada drainase perkotaan. Dengan pengecekan rutin apakah ditemukan endapan atau tumpukan sampah di saluran tersebut. ”Wewenang kami di normalisasi drainase, dilakukan setiap hari,” ucapnya.
Setiap hari, lanjut Dandung, pengecekan dilakukan di dua titik drainase. Diperkirakan hingga bulan Juli lalu sudah ada 400 titik drainase yang dinormalisasi. ”Meskipun tidak musim hujan, pengecekan tetap dilakukan rutin oleh tim lapangan,” tandas Dandung.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi mendorong pemkot proaktif mengawal usulan normalisasi Sungai Amprong. Sebelum memasuki musim hujan, saat ini waktu yang pas untuk melakukan langkah pencegahan banjir.
”Karena sudah dua kali banjir, harusnya menjadi alasan kuat dinormalisasi. Saya harap pemkot bisa lebih inten berkomunikasi dengan BBWS,” tandasnya. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra