MALANG KOTA, RADAR MALANG - Usulan rute koridor dua Bus Trans Jatim di Malang Raya masih dimatangkan. Dari informasi terbaru, Bus Trans Jatim kemungkinan mengaspal melalui Kecamatan Blimbing. Informasi itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi.
”Hasil dari kunjungan kami ke Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim beberapa waktu lalu ada dua rute yang mengerucut,” kata dia. Opsi pertama yakni Terminal Arjosari menuju Terminal Talangagung lewat Kecamatan Blimbing.
Dimulai dari Terminal Arjosari, kemudian melintasi Jalan Raden Intan, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, kawasan Sulfat, kawasan Madyopuro, lalu ke Kabupaten Malang.
Opsi kedua dari Terminal Arjosari ke Kabupaten Malang melalui Kecamatan Lowokwaru. Tepatnya Terminal Arjosari, lalu berlanjut ke Jalan Raden Intan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Borobudur, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Mayjend Panjaitan (Bethek), Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Kajoetangan Heritage, Stasiun Malang, mengarah ke selatan menuju Terminal Talangangung.
”Tapi yang memungkinkan untuk diterapkan adalah opsi pertama,” ucap Dito. Itu karena pemerintah mempertimbangkan potensi persinggungan dengan trayek angkutan kota yang eksisting. Jika lewat Kecamatan Blimbing, Bus Trans Jatim akan bersinggungan dengan lima trayek angkutan kota.
Namun di Kecamatan Lowokwaru lebih banyak lagi. ”Jika lewat Jalan Soekarno-Hatta akan bersinggungan dengan delapan trayek angkutan kota,” sambung legislator Partai NasDem tersebut. Secara potensi, Jalan Soekarno-Hatta sebenarnya juga sama-sama memiliki supply maupun demand yang tinggi.
Mengingat jalan itu berada di lingkar kampus. Di samping itu juga dekat sektor perekonomian dan jasa. Namun, tingginya potensi irisan dengan angkutan kota membuat jalur tersebut tidak menjadi prioritas. Sebab pihaknya bersama perangkat daerah terkait tetap memperhatikan keberlangsungan angkutan kota.
Selain berkomunikasi untuk rute-rute yang akan dilintasi Bus Trans Jatim, legislatif juga terus melakukan update angkutan penghubung atau feeder. Feeder disiapkan sebagai solusi bagi paguyuban angkutan kota sekaligus penghubung lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau Bus Trans Jatim.
Berdasar informasi sementara, pengadaan feeder dilakukan oleh Pemprov Jatim. Bentuknya berupa pembiayaan yang berlaku 12 bulan. Tepatnya mulai pertengahan 2026 hingga pertengahan 2027. Kebutuhan anggaran untuk feeder berkisar antara Rp 2 miliar sampai Rp 4 miliar. Selanjutnya, operasional pemkot dibiayai dari APBD. (mel/by)
Editor : Bayu Mulya Putra