MALANG KOTA, RADAR MALANG - Di tengah beberapa keterbatasan, sejumlah Koperasi Merah Putih (KMP) tetap bertahan. Mereka mengandalkan sebagian lahan di kantor kelurahan sebagai gerai sementara. Selain itu, mereka juga masih mengandalkan modal mandiri dari anggota baru.
Seperti dilakukan KMP Sawojajar. Beroperasi sejak Juni 2025, pengurus koperasi memanfaatkan teras Kantor Kelurahan Sawojajar sebagai gerai sementara.
Itu karena belum ada rencana pembangunan gerai KMP di wilayah tersebut. Ketua KMP Sawojajar Sigid Purnomo menjelaskan, jumlah anggotanya mencapai 50 orang.
Simpanan pokoknya Rp 100 ribu per anggota dan simpanan wajib sebesar Rp 10 ribu per bulan. ”Kami mulai dari nol. Simpanan pokok sebesar Rp 5 juta itu digunakan untuk pembelian sembako senilai Rp 3,5 juta,” ujarnya.
Dari modal itu, Sigid bersama pengurus lainnya berhasil menjaga perputaran transaksi tetap stabil. Sehingga mereka terus mendapatkan keuntungan, meski nominalnya tidak besar. ”Dengan modal kecil itu intinya kami tidak sampai merugi, sehingga bisa tetap beroperasi sampai sekarang,” jelasnya.
Dari yang semula hanya sembako, kini KMP Sawojajar mulai menambah komoditas lainnya. Seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Mereka juga mulai membuka unit usaha simpan pinjam. Untuk komoditas sembako bisa dimanfaatkan masyarakat umum. Sedangkan simpan pinjam berlaku khusus anggota koperasi.
Ke depan, Sigid berencana melakukan tambahan unit bisnis. Mereka bakal menjadi supplier atau distributor untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). ”Kami sudah memiliki cukup modal untuk menjadi supplier. Awalan khusus untuk telur dulu,” kata dia.
Meski masih bisa bertahan dengan banyaknya keterbatasan membuat pengurus KMP mengalami berbagai tantangan. Diakui Sigid, beberapa anggota mulai pesimistis dengan program tersebut. Sebab, bantuan modal yang dijanjikan pemerintah pusat tidak jelas.
”Jadi, meski hanya membayar Rp 10 ribu per bulan, ada yang tidak tertib,” ucap Sigid. Dengan begitu, meski sudah bisa mandiri, KMP Sawojajar tetap meminta kejelasan bantuan modal.
Bantuan dari pemerintah pusat itu bisa membuat pengurus lebih leluasa menambah unit bisnis. Sehingga pengurus koperasi bisa menjalankan rencana awal.
Seperti pendidikan apotek, cold storage, hingga klinik kesehatan di setiap kelurahan. ”Untuk bantuan modal pemerintah belum ada informasi diberikan kapan. Sehingga kami berusaha mandiri, meski omzetnya belum banyak,” tandas Sigid.
Permasalahan serupa juga dialami KMP Arjowinangun. Meski gerai koperasi sudah berdiri, beberapa hal membuat operasional tertunda.
Pertama, tentang kejelasan modal untuk memulai unit bisnis. Ketua KMP Arjowinangun Supriadi menyampaikan, pengurus juga membutuhkan kejelasan terkait tugas, kewenangan, dan mekanisme pengelolaan koperasi.
Sehingga, dapat mempersiapkan operasional secara lebih optimal. Supriadi menambahkan, truk dan perlengkapan usaha lainnya telah tersedia.
Namun belum bisa digunakan karena menunggu verifikasi dan validasi aset sebelum diserahkan oleh pemerintah pusat. ”Kami berharap fasilitas dan sarana bisa segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Hal serupa juga dihadapkan KMP Kelurahan Bumiayu. Koperasi di sana sudah dirintis sejak 2017 dengan nama Bumiayu Mandiri Sejahtera. Perkembangan terus berlanjut, termasuk pasca-diresmikan menjadi KMP Bumiayu pada Juli 2025.
Ketua KMP Bumiayu Wusono menjelaskan, koperasi yang dibinanya berkembang secara kuantitas maupun kualitas. Dari sisi kuantitas, dipastikan ada penambahan anggota. ”Ada yang masuk atau keluar, tapi sekarang anggotanya ada 176 orang, dari yang semula 118 orang,” jelas Wusono.
Menurut dia, tidak semua anggota bertahan karena terkendala agenda kegiatan rutin. Sebab pengurus tidak hanya menerapkan kedisiplinan dalam membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Jika ada pertemuan, para anggota juga diminta hadir.
Selain kuantitas secara keanggotaan, ada kuantitas dalam capaian. Omzet koperasi saat ini berada di angka Rp 55 juta sampai Rp 60 juta dari yang semula Rp 40 juta per bulan. Sementara aset yang dimiliki senilai Rp 225 juta. Pihak koperasi juga tercatat tidak memiliki utang.
Kemudian secara kuantitas, KMP Bumiayu konsisten menjual sejumlah komoditas. Antara lain elpiji 3 kilogram sebanyak 50 tabung per bulan, beras dengan sejumlah merek, minyak goreng bermerek Minyakita, obat-obatan, hingga pemasok air mineral.
Di samping itu, ada unit usaha Payment Point Online Bank (PPOB). ”Jadi masyarakat bisa bayar paketan, pajak kendaraan, hingga listrik,” sambung Wusono. Seluruh komoditas dan unit usaha yang ada dimanfaatkan oleh seluruh warga dari 6 RW di Kelurahan Bumiayu.
Terkait kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk koperasi merah putih, Wusono pada dasarnya mendukung. Dia menilai, kebijakan adanya manajer cukup bagus. ”Siapa pun yang akan jadi manajer kami siap, tapi ini koperasi, sehingga harus menyesuaikan,” pungkas Wusono. (adk/mel/by)
Editor : Bayu Mulya Putra