MALANG KOTA, RADAR MALANG - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) cukup membantu Pemkot Malang. Utamanya dalam cakupan program bedah rumah.
Sebab, kuotanya mencapai 1.000 rumah. ”Kalau dengan APBD harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Kebutuhan perbaikan mencapai ratusan, APBD hanya mampu mengalokasikan secara bertahap,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Dandung Djulharjanto.
Dia memastikan bahwa program bedah rumah akan terus berlanjut. Hingga backlog 34 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bisa ditangani Pemkot Malang. Selain itu, program bedah rumah merupakan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Sama seperti dengan sektor pendidikan maupun kesehatan. Harus ada alokasi anggaran setiap tahun. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan, anggaran per rumah Rp 20 juta perlu dikaji ulang.
Angka itu tak lagi memadai untuk menyelesaikan pembangunan rumah warga berpenghasilan rendah di Kota Malang. Kenaikan harga material bangunan dan biaya tenaga kerja menjadi faktor utama yang membuat bantuan tidak lagi mencukupi.
Sehingga banyak penerima manfaat masih kesulitan menuntaskan pembangunan meski telah memperoleh bantuan pemerintah. ”Sebagian warga akhirnya mengandalkan bantuan keluarga dan gotong royong lingkungan sekitar, agar pembangunan rumah tetap berjalan,” tuturnya.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang untuk memberikan dukungan tambahan. Salah satu opsi yang diusulkan adalah memperkuat kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang.
Bantuan tambahan difokuskan menutup kebutuhan biaya tenaga kerja maupun kebutuhan pembangunan lainnya, yang tidak mampu ditutup anggaran bedah rumah Rp 20 juta. Dana Rp 20 juta itu dialokasikan untuk dua hal. Nominal Rp 17,5 juta untuk pembelian material. Sebesar Rp 2,5 juta untuk biaya pekerja. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra