MALANG KOTA, RADAR MALANG - Anggaran operasional di lima kecamatan mengalami penurunan. Itu diketahui setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 disahkan, Selasa lalu (15/9). Nilai penurunannya mencapai Rp 9 miliar.
Dari pengamatan Jawa Pos Radar Malang, nilai pemangkasan per kecamatan beragam. Mulai Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Terbanyak di Kecamatan Lowokwaru pengurangan anggaran mencapai Rp 2,033 miliar.
Kemudian di Kecamatan Kedungkandang dikurangi Rp 1,821 miliar. Sementara di Kecamatan Klojen berkurang Rp 1,792 miliar.
Sedangkan Kecamatan Blimbing dan Sukun pemangkasan anggarannya sama. Senilai Rp 1,758 miliar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menuturkan, kebijakan itu sudah melalui pembahasan dan evaluasi panjang.
”Kami melihat anggaran yang berada di kecamatan itu bisa digeser untuk program prioritas,” ujar Wahyu. Contoh program prioritas yang dimaksud seperti infrastruktur.
Di sektor itu, Pemkot Malang menambahkan dana hingga Rp 4 miliar. Selanjutnya ada program perbaikan sekolah rusak, yang alokasi dananya juga ditambah senilai Rp 900 juta.
Meski pemotongan anggaran cukup besar, Wahyu memastikan kebijakan itu tidak mengganggu kinerja kecamatan. Pihaknya sudah mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah sebelum mengambil keputusan.
”Meski anggarannya dipotong, itu sudah dihitung cukup untuk menunjang operasional pada sisa akhir tahun,” tegasnya.
Pemotongan itu, lanjut Wahyu, tidak menyentuh program RT Berkelas. Janji politiknya itu dipastikan tetap berjalan. Beberapa program juga sudah direalisasikan.
”Pemotongan itu untuk anggaran operasional saja, RT Berkelas dianggarkan sendiri,” ucap mantan Sekda Kabupaten Malang itu.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menambahkan, pergeseran anggaran itu mempertimbangkan skala prioritas.
Menurut dia, pemkot sudah mengkaji sejumlah anggaran operasional kecamatan bisa dipangkas tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
”Dinamika tahun berjalan, ada sejumlah program yang perlu ditambah. Cara selain meningkatkan pagu belanja dengan pergeseran,” jelasnya.
Amithya menekankan, perubahan struktur APBD itu harus direalisasikan secara maksimal. Jangan sampai anggaran yang sudah mendapat prioritas tidak dieksekusi dengan baik. Atau bahkan gagal terealisasi karena waktu yang mepet. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra