MALANG KOTA -RADAR MALANG- APBD tidak bisa digunakan secara langsung untuk penanganan pascabencana. Karena itu, Pemerintah Kota Malang mendorong opsi lain untuk menghadapi kondisi tersebut. Salah satunya, memanfaatkan forum corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung penanganan pemulihan setelah bencana.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, saat hanya mengandalkan APBD prosesnya membutuhkan waktu. Berangkat dari itu, dengan CSR dilihat akan bisa lebih cepat penanganannya. ”Karena tidak ada langkah-langkah atau SOP seperti jika kita menggunakan APBD,” ucapnya.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu mengatakan, nantinya pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Malang akan berkoordinasi. Tujuannya untuk mengadakan program dari CSR. Khususnya yang berkaitan dengan penanganan pascabencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Heru Mulyono menjelaskan, kebutuhan pemkot terkait penanganan pascabencana ke depan akan disampaikan dalam forum CSR. ”Sebagai contoh, sekarang mau berkoordinasi untuk menghadapi (mengantisipasi) banjir di Kecamatan Blimbing,” jelasnya.
Kawasan lain juga mendapat atensi adalah Kelurahan Bareng dan kawasan Rampal. Di sana, menjadi salah satu titik banjir yang ada di Kota Malang. ”Para pelaku usaha mau ada gerakan menyelamatkan plengseng atau tebing sungai,” sebut Heru.
Sementara itu, anggaran BPBD ditujukan untuk penanganan yang bersifat darurat dan pencegahan. Kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi ditangani perangkat daerah teknis sesuai kewenangan. (mel/gp)
Editor : Galih R Prasetyo