MALANG KOTA - Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) kecewa atas hasil penyelidikan laporan tipe B di Polres Malang. Melalui konferensi pers kemarin (16/1), mereka menolak untuk menjadi saksi untuk sidang berdasar laporan tipe A di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. TATAK juga akan melakukan audiensi lagi dengan lembaga negara di pusat. Salah satunya ke Komnas HAM.
Dalam konferensi pers pukul 13.00 kemarin, Ketua TATAK Imam Hidayat SH menegaskan, apa yang sudah berjalan di Polres Malang tidak menunjukkan adanya batu loncatan ke tahap penyidikan. ”Seakan kerjanya amatiran. Padahal kata Menkopolhukam Mahfud MD, polisi kita ini sudah canggih,” ujarnya.
Imam menjelaskan, jika kasus tragedi Kanjuruhan yang dilaporkan masyarakat (tipe B) masih dalam penyelidikan, artinya masih belum ditemukan dua alat bukti. Padahal, pada kasus yang dikenakan pasal penghilangan nyawa secara sengaja (338 dan 340 KUHP) biasanya dua alat bukti cepat ditemukan.
Dia juga mempertanyakan sikap polisi yang selama penyelidikan berlangsung tidak meminta dokumen apa pun dari saksi maupun TATAK terkait tragedi Kanjuruhan. Bahkan, setelah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) keluar, polisi masih belum memberi tahu apa saja yang dokumen yang dimaksud.
Imam kemudian mengutip salah satu video pertemuan antara Polres Malang dengan peserta aksi demo Aremania beberapa waktu lalu. Saat itu polisi menyatakan bahwa laporan tipe B baru bisa naik ke penyidikan jika sidang laporan tipe A di Surabaya sudah vonis dan menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap. Hal itu tentu akan memakan waktu yang sangat lama. ”Alasannya, mereka kesulitan memakai barang bukti. Ini jelas tidak bisa diterima logika,” imbuh dia.
Berbagai penjelasan itu sangat mengecewakan TATAK. Apalagi, sidang yang sedang berlangsung di PN Surabaya tidak mencakup semua pihak terduga tragedi. Dalam hal ini adalah mastermind dan eksekutor lapangan. Mereka yang disidangkan hanya di tengah-tengah. Atas hal tersebut, selain akan mendorong pihak Polres Malang untuk segera melakukan gelar perkara, pihaknya akan melakukan audiensi dengan beberapa pihak.
”Kami berencana ke Komisi 3 DPR RI dan Komnas HAM. Untuk yang terdekat kami akan datang ke Komnas HAM. Rencananya hari Kamis (19/1),” ungkap Imam.
Imam menilai Komnas HAM yang baru berganti komisioner memungkinkan untuk melakukan pembuktian bahwa tragedi Kanjuruhan adalah pelanggaran HAM berat. Karena itu, TATAK meminta Komnas HAM turun langsung ke TKP dan mencari tahu apakah kejadian yang menewaskan 135 nyawa itu dikehendaki atau tidak oleh aparat.
Pihaknya juga terus mendorong presiden RI untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Tragedi Kanjuruhan. Kaitannya dengan penyidik independen untuk tragedi tersebut. (biy/fat) Editor : Mardi Sampurno