Tren Cek Sound Malang : Ada yang Pro, Tapi Ada Juga yang Kontra

 

 

MALANG – Adu keras suara sound system makin sering terdengar di Malang Raya. Ada yang menjadikan event semacam itu acara rutin karena mengundang banyak penonton serta menambah putaran roda perekonomian. Di sisi lain, ada juga pihak yang merasa terganggu dan berharap ada aturan khusus yang memayungi kegiatan semacam itu.

Selama ini, kegiatan yang dikenal dengan istilah cek sound (check sound system) memang lebih sering diadakan di wilayah Kabupaten Malang. Kondisi itu sudah berlangsung lama. Setiap kegiatan selalu dilengkapi izin dari lingkungan (desa atau kelurahan) maupun kepolisian.

Hal itu diakui pemilik MHN Audio Lightning Nusantara H Shohib. Dia juga tidak menampik adanya pro dan kontra terhadap event cek sound. Menurutnya, itu kerap terjadi karena banyak yang menyamakan acara cek sound dengan festival atau karnaval sound.

”Sudah ada paguyuban Sound Malang Bersatu terkait izin acara cek sound dan kesepakatan bersama dewan dan kapolres,” katanya kepada Jawa Pos Radar Malang kemarin. 

Shohib menegaskan bahwa kegiatan cek sound dan karnaval sound adalah hal yang berbeda. Kalau cek sound diselenggarakan oleh pihak tertentu dengan mengajukan izin terlebih dulu. Biasanya dilaksanakan di satu tempat dan dibunyikan bergiliran.

Sedangkan karnaval atau festival sound biasanya diselenggarakan pihak desa dan kecamatan. Perizinan diurus sepenuhnya oleh penyelenggara. Justru para pemilik sound itu yang diundang sebagai pihak yang meramaikan.

”Pelaksanaannya terus berkembang. Apalagi sejak terjadi pandemi Covid-19. Dulu festival sound hanya dibebankan kepada perwakilan Desa. Kini setiap RT sudah mampu mengundang sound sendiri,” terang Shohib.

Karena itu pula, truk-truk yang digunakan untuk membawa dan membunyikan sound system semakin banyak. Waktu penyelenggaraan pun semakin panjang. Bahkan sampai tengah malam.

Faktor lain, lanjut Shohib, sekarang mayoritas pengusaha sound system jarang menggunakan rakitan sendiri. Mereka membeli langsung dari pabrik dengan suara yang lebih keras. ”Di tambah dengan penggunaan media sosial, orang lebih mudah berpendapat dan menggiring opini berdasar perasaan masing-masing,” terang Shohib.

Di luar pro dan kontra tentang suara sound system, dia memastikan  bahwa setiap acara cek sound sudah berizin. Mulai dari pihak desa, Koramil, hingga Polsek. Itu pun  masih ditambah dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak RT dan RW jauh sebelum hari pelaksanaan.

Jika di dekat lokasi cek sound ada lansia yang kemungkinan merasa terganggu, biasanya pihak keluarga sudah siap. Misalnya dengan menitipkan ke keluarga lain untuk sementara. Shohib bahkan menjamin acara cek sound bukan kegiatan nir-faedah. Sebab, pada setiap penyelenggaraan, mereka menyisihkan pendapatan untuk kegiatan sosial.

Seperti pembangunan sarana prasarana desa atau santunan.

Salah satu wilayah yang kerap menyelenggarakan karnaval sound adalah Dusun Urek-Urek di Kecamatan Gondanglegi. Kepala Dusun Heri Bahtiar mengatakan, karnaval atau parade semacam itu sudah berlangsung lama. ”Biasanya setahun tiga kali. Saat tanggal 1 Muharram, HUT Kemerdekaan RI, dan HUT kecamatan,” bebernya.

Dia menambahkan, perputaran ekonomi dari festival sound sangatlah besar. Dampak ekonomi tersebut bisa dirasakan oleh berbagai kalangan. ”Yang masyarakat tidak tahu, hasil pendapatan kita, 30 persen diberikan kepada anak yatim piatu,” katanya.

Dari laporan yang ditunjukkan Bahtiar, dalam satu kali pergelaran karnaval sound bisa menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 104 juta. Uang tersebut berasal dari Khotmil Qur’an, parkir, sedekah pedagang, dan penonton.(pri/mel/fat)

 

Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana