MALANG, RADAR MALANG – Aktivitas di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, dipastikan kembali berjalan dengan pengamanan ketat. Perum Jasa Tirta I (PJT I) menggandeng aparat kepolisian untuk memastikan operasional objek vital nasional (obvitnas) tersebut tetap aman dan kondusif.
Langkah ini diambil menyusul dinamika yang terjadi sejak Senin malam (30/3) hingga Selasa (31/3). Berdasarkan koordinasi dengan Polres Malang, operasional bendungan akan dilanjutkan dengan pendampingan personel kepolisian.
Pengamanan dilakukan untuk menjaga keberlangsungan fungsi Bendungan Lahor yang memiliki peran penting bagi masyarakat, mulai dari pengairan hingga pengendalian air.
Baca Juga: Operasional Bendungan Lahor Sumberpucung Libatkan Polisi
Di sisi lain, PJT I menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya bagi warga sekitar bendungan sebenarnya telah diberlakukan sejak sebelumnya. Kebijakan ini mencakup sejumlah wilayah di Malang dan Blitar.
Di Kabupaten Malang, pembebasan biaya berlaku bagi warga Dusun Rekesan dan Desa Jambuwer, Kecamatan Kromengan, serta Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. Sementara di Kabupaten Blitar, kebijakan serupa mencakup Desa Selorejo, Ngreco, Boro, dan Olak-alen di Kecamatan Selorejo.
Tak hanya warga, fasilitas gratis juga diberikan kepada pelajar serta pelaku usaha kecil, seperti UMKM dan pedagang sayur yang beraktivitas di sekitar kawasan bendungan.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I Aris Widya menegaskan bahwa pengelolaan Bendungan Lahor dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
“PJT I berkomitmen menjaga keamanan aset negara serta memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan. Pengelolaan bendungan mengacu pada peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang memberikan kewenangan kepada PJT I,” ujarnya.
Baca Juga: Dinilai Kurang Efektif, PJT I Tetap Bersikukuh Terapkan E-Money di Gate Bendungan Lahor
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PJT I Erwando Rachmadi mengingatkan bahwa Bendungan Lahor merupakan infrastruktur strategis yang memiliki potensi risiko tinggi.
Menurutnya, risiko tersebut tidak hanya berasal dari faktor teknis seperti kerusakan bendungan, tetapi juga kondisi hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan.
“Karena itu, diperlukan dukungan semua pihak untuk menjaga ketertiban dan menciptakan situasi yang aman, agar fungsi bendungan tetap optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Editor : Aditya Novrian