MALANG KOTA, RADAR MALANG – Penanganan banjir di Kota Malang kembali menjadi sorotan legislatif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2026, hari ini.
Fraksi PKS DPRD Kota Malang menilai Pemkot Malang belum mampu menekan frekuensi banjir. Sepanjang tahun 2025, tercatat genangan air terjadi di 39 titik di berbagai wilayah kota.
Baca Juga: Tangkal Banjir Soehat, Wagub Jatim Instruksikan Penyesuaian Pintu Air
Anggota Fraksi PKS Akhdiyat Syahril Ulum menyoroti khususnya pembangunan drainase di Jalan Soekarno-Hatta. Dengan anggaran sebesar Rp32 miliar, banjir masih terjadi di kawasan tersebut. Ulum menekankan bahwa kualitas pekerjaan infrastruktur pihak ketiga dinilai kurang maksimal, baik pada drainase maupun gorong-gorong, sehingga tidak mampu mengurai banjir.
"Program Ngalam Nyaman berupa penataan drainase dan pengendalian banjir harus didukung langkah lain, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan,” kata Ulum.
Baca Juga: Wali Kota Malang: Penanganan Macet dan Banjir Terus Berprogres
Selain itu, PKS menekankan perlunya penguatan program Gerakan Angkut Sampah dan Sedimentasi (GASS), peningkatan jumlah sumur resapan, biopori, serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ulum menegaskan, Pemkot Malang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan fisik, memperketat pengawasan proyek, dan memastikan setiap pembangunan berbasis solusi jangka panjang.
Sorotan ini menjadi pengingat pentingnya perencanaan infrastruktur yang matang, pengawasan proyek yang ketat, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar penanganan banjir lebih efektif.
Editor : Aditya Novrian