MALANG KOTA, RADAR MALANG – Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp20 juta per unit dinilai sudah tidak lagi memadai untuk menyelesaikan pembangunan rumah warga berpenghasilan rendah di Kota Malang. Kondisi tersebut ditemukan saat peninjauan sejumlah penerima bantuan di Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji mengatakan, banyak penerima manfaat masih kesulitan menuntaskan pembangunan meski telah memperoleh bantuan pemerintah. Kenaikan harga material bangunan dan biaya tenaga kerja menjadi faktor utama yang membuat bantuan tidak lagi mencukupi.
Banyak Penerima Manfaat Bergantung pada Swadaya
Temuan tersebut diperoleh saat Bayu bersama pihak Kelurahan Rampal Celaket dan pendamping program meninjau lima rumah penerima BSPS di RW 1.
Baca Juga: Bedah 335 Rumah Lewat APBD Kota Malang Berbuah Penghargaan Nasional
Menurutnya, mayoritas penerima bantuan berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk menambah biaya pembangunan. Akibatnya, sebagian warga harus mengandalkan bantuan keluarga maupun gotong royong lingkungan sekitar agar pembangunan rumah tetap berjalan.
Bahkan, beberapa proyek pembangunan berpotensi terhambat karena penerima manfaat tidak memiliki kemampuan finansial untuk menutup kekurangan biaya yang dibutuhkan.
Anggaran Dinilai Tidak Seimbang dengan Kebutuhan Lapangan
Dalam skema BSPS, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk biaya tenaga kerja atau tukang.
Baca Juga: 40 Rutilahu di Kampung Topeng Diperbaiki secara Bertahap
Namun, nominal tersebut dinilai tidak lagi sebanding dengan kebutuhan riil pembangunan rumah saat ini. Terlebih harga material konstruksi mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Program ini sangat membantu masyarakat, namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang ada masih belum cukup," ujar Bayu.
DPRD Dorong Pemkot Cari Skema Bantuan Tambahan
Melihat kondisi tersebut, DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk memberikan dukungan tambahan bagi warga penerima BSPS agar pembangunan rumah dapat diselesaikan hingga layak ditempati.
Baca Juga: Maraknya PKL di Pasar Tawangmangu Dapat Sorotan Khusus dari Anggota DPRD Kota Malang
Salah satu opsi yang diusulkan adalah memperkuat kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang. Bantuan tambahan tersebut dapat difokuskan untuk menutup kebutuhan biaya tenaga kerja maupun kebutuhan pembangunan lainnya yang belum terakomodasi dalam program BSPS.
Bayu menilai sinergi antarlembaga menjadi penting agar tujuan utama program, yakni menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat tercapai secara optimal.
"Kami berharap ada dukungan tambahan agar rumah warga yang benar-benar tidak mampu ini bisa segera selesai dan layak ditempati," tegasnya.
Editor : Aditya Novrian