MALANG KOTA, RADAR MALANG – Pemkot Malang tengah menyiapkan sejumlah skema efisiensi untuk menekan anggaran bahan bakar minyak (BBM) seiring meningkatnya harga BBM yang berdampak pada kebutuhan operasional kendaraan dinas. Opsi yang dikaji mencakup pengurangan mobil dinas, pengadaan kendaraan listrik, hingga penambahan hari kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut kenaikan harga BBM, termasuk Pertamax yang kini mencapai sekitar Rp16.250 per liter, membuat alokasi anggaran operasional kendaraan dinas berpotensi tidak mencukupi hingga akhir tahun anggaran.
“Saat ini sedang kami hitung. Nanti akan dicari opsi yang paling tepat, kemudian hasil kajian diusulkan dalam APBD Perubahan,” ujarnya.
Pengurangan Mobil Dinas dan Efisiensi Operasional ASN Dikaji
Pemkot Malang saat ini mengkaji sejumlah langkah efisiensi, termasuk pengurangan jumlah kendaraan dinas roda empat di lingkungan pemerintah daerah.
Baca Juga: Wali Kota Malang Kaji Kemungkinan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM
Dalam skema tersebut, penggunaan mobil dinas akan dibatasi untuk kebutuhan tertentu, sementara mobilitas ASN pada aktivitas tertentu akan dialihkan menggunakan kendaraan roda dua yang dinilai lebih hemat BBM.
Selain itu, opsi pengadaan kendaraan listrik juga masih masuk dalam daftar kajian, meski bukan menjadi satu-satunya solusi yang akan dipilih dalam jangka pendek.
WFH ASN Berpotensi Ditambah untuk Tekan Konsumsi BBM
Selain sektor kendaraan dinas, Pemkot Malang juga mempertimbangkan penambahan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN untuk mengurangi mobilitas harian dan konsumsi BBM.
Saat ini, skema WFH sudah diterapkan setiap hari Jumat di lingkungan Pemkot Malang. Evaluasi menunjukkan kebijakan tersebut cukup efektif dalam menekan aktivitas perjalanan dinas maupun penggunaan kendaraan operasional.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Bisakah Transportasi Umum Menjadi Solusi Penghematan?
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penambahan WFH masih dalam tahap kajian dan tidak akan diterapkan secara tergesa-gesa.
Pemkot Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas
Wali Kota Wahyu Hidayat menegaskan seluruh opsi efisiensi yang sedang dikaji tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Setiap kebijakan, kata dia, akan dihitung secara matang oleh perangkat daerah sebelum diajukan dalam pembahasan APBD Perubahan.
“Target kami sebelum pembahasan APBD Perubahan sudah ada solusi yang paling tepat dari hasil kajian. Tentu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan tetap menjaga pelayanan,” kata Wahyu.
Pemkot Malang berharap formulasi kebijakan yang disusun dapat menghasilkan efisiensi anggaran yang berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan operasional kendaraan dinas dan konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan.
Editor : Aditya Novrian