MALANG KOTA, RADAR MALANG – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dinilai sebagai cerminan persoalan kebijakan energi domestik yang belum terselesaikan secara optimal. Kritik ini disampaikan pakar ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Prof Setyo Tri Wahyudi.
Ia menyoroti kondisi tersebut sebagai ironi, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi batu bara terbesar di dunia, namun masih menghadapi gangguan pasokan energi listrik.
Defisit Batu Bara Dinilai Jadi Pemicu Pemadaman Listrik
Pemerintah pusat sebelumnya menyebut pemadaman listrik bergilir terjadi salah satunya karena kekurangan pasokan batu bara pada 2026. Dari kebutuhan sekitar 154 juta ton, kontrak yang terealisasi baru mencapai 134 juta ton, sehingga terdapat defisit sekitar 20 juta ton.
Baca Juga: Pemadaman Listrik Bergilir di Malang Raya Masih Berlanjut dengan Durasi Capai 3 Jam, Begini Kata PLN
Menurut Setyo, kondisi tersebut mencerminkan ketidakseimbangan dalam tata kelola energi nasional yang berdampak langsung pada stabilitas pasokan listrik.
“Ini ibarat tikus mati di lumbung padi sendiri. Produksinya ada, tetapi tidak mampu dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Perbedaan Harga Domestik dan Global Jadi Sorotan
Setyo menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi pasokan adalah disparitas harga batu bara domestik dan pasar global. Harga batu bara dalam negeri dipatok sekitar 70 dolar AS per ton, sementara harga pasar dunia mencapai 84 dolar AS per ton.
Baca Juga: PLN UP3 Malang Belum Bisa Pastikan Waktu dan Lokasi Pemadaman Bergilir
Kondisi ini, menurutnya, membuat pelaku usaha lebih memilih ekspor karena keuntungan yang lebih tinggi. Ditambah lagi, melemahnya nilai tukar rupiah serta kewajiban utang pemerintah kepada PLN yang disebut mencapai sekitar Rp110 triliun hingga 2025.
“Secara ekonomi, perbedaan harga membuat insentif ekspor lebih menarik dibanding memasok kebutuhan domestik,” jelasnya.
Dampak Pemadaman Listrik Meluas ke Sektor Pendidikan hingga Sosial
Lebih lanjut, Setyo menilai dampak pemadaman listrik bergilir tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga sektor pendidikan dan sosial.
Di sektor pendidikan, aktivitas belajar mengajar terganggu karena tidak semua institusi memiliki fasilitas genset. Bahkan, penggunaan genset justru menambah beban biaya operasional tambahan.
Sementara di sektor sosial, ia menyebut adanya dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kasus ibu menyusui yang mengalami kerugian akibat rusaknya stok ASI akibat pemadaman mendadak.
“Apakah ada kompensasi yang sepadan? Itu yang menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya kebijakan energi yang lebih seimbang, agar tidak hanya berpihak pada kepentingan tertentu, tetapi tetap menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus melindungi masyarakat.
Editor : Aditya Novrian