MALANG KOTA, RADAR MALANG – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 resmi dimulai. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memasang target tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun hingga di bawah 5,6 persen sebagai salah satu indikator utama pembangunan daerah pada 2027.
Target tersebut dipaparkan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam Rapat Paripurna KUA-PPAS APBD 2027. Selain pengangguran, pemerintah juga menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga gini ratio sebagai indikator makro yang akan menjadi acuan penyusunan anggaran tahun depan.
Pengangguran dan IPM Menjadi Prioritas
Pemkot Malang menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka minimal 5,6 persen. Target tersebut melanjutkan tren perbaikan setelah berdasarkan data 2025, tingkat pengangguran Kota Malang tercatat sebesar 5,69 persen.
Baca Juga: Pemkot Malang Tunggu Memori Pengajuan Kasasi dari Warga Griyashanta
"Untuk indikator pengangguran minimal 5,6 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia minimal 85,68," ujar Wahyu.
Artinya, pemerintah berupaya menjaga tren penurunan angka pengangguran agar pada 2027 dapat berada di bawah capaian tahun sebelumnya. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus melalui target IPM yang dipatok minimal 85,68.
Lima Indikator Makro Jadi Acuan Penyusunan APBD
Selain pengangguran dan IPM, Pemkot Malang juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,24 hingga 6,08 persen. Angka tersebut diharapkan mampu mencerminkan pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah.
Baca Juga: Pemkot Malang Terima Warisan Piutang Pajak sampai Menembus Rp 330 Miliar
Untuk menjaga stabilitas harga, inflasi ditargetkan berada pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Sementara itu, angka kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 3,52 persen dengan gini ratio ditetapkan sebesar 0,371.
Seluruh indikator makro tersebut akan menjadi dasar penyusunan program prioritas dan alokasi anggaran dalam APBD 2027. Pemkot Malang berharap kebijakan fiskal yang disusun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Aditya Novrian