MALANG, RADAR MALANG – Kota Malang menjadi salah satu daerah yang masuk dalam usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen baru di Jawa Timur. Dari 10 usulan yang diajukan Dinas Sosial (Dinsos) Jatim ke Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan SR permanen di Malang masih dalam tahap verifikasi dan validasi lapangan.
Kepala Dinsos Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang diajukan, termasuk memastikan tidak ada persoalan yang dapat menghambat pembangunan. Selain Kota Malang, usulan yang masih dalam tahap tersebut berada di Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo, dan Sumenep.
"Empat SR permanen yang tengah di verval yaitu di Kota Probolinggo, Malang, lalu Kabupaten Lamongan dan Sumenap. Semoga semua (SR) yang diajukan bisa disetujui," kata Novi, kemarin (29/9).
Malang Masih Tunggu Hasil Verifikasi
Usulan SR permanen di Malang belum masuk dalam enam lokasi yang telah mendapat persetujuan pemerintah pusat. Enam lokasi tersebut berada di Ponorogo, Tulungagung, Bangkalan, Magetan, serta Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Dinsos Jatim menargetkan pembangunan fisik pada enam lokasi yang telah disetujui dapat segera dimulai. Sementara empat lokasi lainnya, termasuk Malang, masih menunggu hasil verifikasi dan validasi lapangan.
Menurut Novi, pembangunan fisik kemungkinan tidak seluruhnya dapat diselesaikan pada 2026. Selain proses pembangunan baru dimulai tahun ini, waktu yang tersedia hingga akhir tahun juga relatif singkat untuk pekerjaan fisik berskala besar.
Karena itu, pembangunan yang belum rampung akan dilanjutkan pada 2027, termasuk apabila empat usulan yang masih diverifikasi nantinya memperoleh persetujuan.
Baca Juga: Usulan Lahan untuk Sekolah Rakyat di Kota Malang Masih Diverifikasi
Jatim Sudah Punya 18 SR Permanen
Saat ini terdapat 18 Sekolah Rakyat permanen yang telah aktif menyelenggarakan pembelajaran di Jawa Timur. Selain itu, terdapat 11 SR rintisan yang juga masih berjalan.
Novi belum memastikan apakah 10 SR permanen baru nantinya akan menggantikan 11 SR rintisan yang telah beroperasi atau tidak. Dinsos Jatim masih memprioritaskan agar pembangunan fasilitas baru dapat segera terealisasi.
"10 SR Permanen ini apakah nantinya menggantikan 11 SR rintisan yang sudah jalan atau tidak, kami belum bisa pastikan. Yang terpenting, pembangunan 10 SR anyar bisa segera selesai. Kalau bisa sebelumnya tahun ajaran pada 2027/2028," ujarnya.
Penjaringan Siswa Tetap Berjalan
Di tengah proses pengembangan fasilitas, penjaringan siswa Sekolah Rakyat tetap dilakukan. Sasaran utamanya adalah anak-anak yang telah putus sekolah maupun mereka yang berisiko berhenti sekolah.
Novi mencontohkan Sekolah Rakyat Kota Blitar yang baru menerima 27 siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Proses perekrutan siswa diserahkan kepada pemerintah daerah karena dinilai lebih memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Kebutuhan Lahan untuk Sekolah Rakyat di Kota Malang Kurang 0,6 Hektare
"Pemerintah daerah yang paham kondisi warganya di lapangan, mereka yang melakukan perekrutan. Tugas provinsi memastikan pemantauan agar intervensi pendidikan ini tepat sasaran," imbuhnya.
Selain pembelajaran formal, Dinsos Jatim juga mengembangkan materi tambahan. Penguatan pendidikan agama dilakukan melalui kerja sama dengan Fatayat, sedangkan materi kesiapsiagaan dan penanganan bencana melibatkan BPBD Jatim. Program pembentukan karakter juga diberikan untuk mendukung pengembangan siswa Sekolah Rakyat.
Editor : Aditya Novrian