MALANG KOTA – Meski baru pertengahan tahun, pemerintah kota (Pemkot) Malang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1 triliun. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika.
”Sampai pertengahan tahun ini, kemungkinan tidak akan sampai memenuhi target tersebut (Rp 1 triliun). Bapenda (badan pendapatan daerah) meminta direvisi menjadi Rp 650 miliar, tapi pak wali minta Rp 850 miliar," terang Made usai Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terkait Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022, kemarin (3/7).
Politikus dari partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) itu menilai, target PAD Rp 1 triliun tidak realistis. Dengan target yang terlalu tinggi itu, Made khawatir akan terjadi gagal bayar dan telat bayar. Sebab pos pendapatan dan belanja tidak seimbang. Ke depan, pihaknya meminta pemkot lebih realistis dalam menetapkan target.
"Menurut kami, kalau menentukan target yang realistis saja. Tiap tahun harus ada peningkatan Rp 100 miliar sampai Rp 200 miliar sih masih wajar. Tapi kalau sampai Rp 500 miliar itu tidak realistis," kata Made yang juga ketua DPC PDIP Kota Malang itu.
Dia menambahkan, legislator tak akan memberikan target muluk-muluk terkait pendapatan. Bahkan, lanjut dia, anggota dewan meminta target PAD diturunkan saja. "Saat pembahasan APBD ini lebih sering pesimistis, karena target yang berlebihan," tutur legislator asal Pulau Dewata, Bali itu.
Di sisi lain Made menjelaskan, target tinggi itu disebabkan adanya perda yang belum disahkan oleh pemerintah provinsi (pemprov) jatim. Seperti pajak reklame. "Saat ini pajak reklame masih pakai aturan lama. Tapi dalam targetnya sudah memakai tarif baru yang belum disahkan. Kami minta sebelum disahkan aturan itu, jangan pakai target baru," tegas politikus yang hobi piara ayam itu.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, hingga pertengahan tahun ini pihaknya tengah menunggu perda yang masih dalam evaluasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menurutnya, perda ini sangat membantu peningkatan PAD Kota Malang. "Mudah-mudah an perda ini segera disahkan, agar pendapatan tidak turun," tutur Sutiaji.(adk/dan)
Editor : Mahmudan