MALANG KOTA – Siapa pun nanti yang ditunjuk Kemendagri menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, legislator menyarankan agar fokus menanggulangi banjir. Pekerajaan Rumah (PR) itu karena kota malang sudah menyusun master plan drainase, apalagi menargetkan 2023 bebas banjir.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan, penanganan masalah tersebut akan lebih mudah. Sebab sudah ada master plan drainase antibanjir. Menurut Made, pemkot tinggal mengalokasikan anggaran untuk membangun drainase sesuai master plan tersebut.
"Di APBD Perubahan, kami minta sudah dianggarkan untuk master plan drainase. Kemudian untuk Pj wali kota, harapannya ya menaruh perhatian serius dalam menangani banjir," kata Made, kemarin.
Politikus PDIP itu menerangkan, penting untuk Pj wali kota memberikan perhatian serius terhadap masalah banjir. Sebab penanganan harus dilakukan secara kontinyu. Jika program tersebut tak berjalan selama satu tahun, dia mengatakan, maka rencana bebas banjir otomatis akan molor.
"Sudah ada kemungkinan bebas banjir mundur hingga 2029 depan. Karena pada 2023 anggaran master plan tidak maksimal,” kata dia. ”Harapannya pada pembahasan APBD 2024 depan sudah dipimpin Pj wali kota, sehingga bisa dianggarkan secara maksimal," tambah legislator yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang itu.
Sebagai informasi, total anggaran yang dibutuhkan untuk master plan drainase mencapai Rp 1,8 triliun. Berdasar rencana awal program tersebut, dana itu dianggarkan secara bertahap mulai 2023 hingga 2028.
Made optimistis Pj wali kota nantinya bisa bekerja maksimal dan profesional. Sebab, penentuannya langsung ditangani pemerintah pusat, sehingga tidak punya kepentingan secara politis. ”Pj wali kota harus netral dan diharapkan tidak ada lobi-lobi politik," tandasnya.
Seperti diberitakan, ada lima nama disebut-sebut menjadi kandidat Pj Wali Kota Malang usulan DPRD. Semuanya dari internal Pemkot Malang. Yaki Erik Setyo Santoso (Sekda), Diah Ayu Kusuma Dewi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda), dan Handi Priyanto (Kepala Bapenda). Selanjutnya, juga ada Subkhan (Kepala BKAD Kota Malang) dan Eko Sri Yuliadi (Kepala Diskopindag). Selain DPRD Kota Malang, ada dua pihak lainnya yang berhak mengusulkan Pj. Yakni Pemprov Jatim dan Kemendagri.(adk/dan)
Editor : Mahmudan