Malang - H. Puguh Wiji Pamungkas, anggota DPRD Jawa Timur, yang digelar pada Jumat, 22 November 2024, di Kecamatan Sumberpucung menjadi ajang penyampaian berbagai aspirasi, khususnya mengenai isu pendidikan.
Warga menyuarakan keluhan terkait iuran sekolah yang membebani orang tua murid, serta pengelolaan dana pendidikan yang dinilai kurang transparan.
Salah satu warga desa Sumberpucung, mengeluhkan adanya iuran yang diberlakukan di sekolah anaknya.
Ia menyoroti keberadaan "paguyuban" yang dianggap tidak adil karena ekonomi orang tua murid berbeda-beda.
“Sebagai orang tua murid di Sumberpucung, kami merasa keberatan dengan adanya urunan dari paguyuban yang sifatnya mendadak. Tidak semua wali murid memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Bahkan ada yang mengusulkan agar paguyuban ini dibubarkan karena justru membebani,” ungkap Bapak Anang dalam mennyampaikan keluhannya kepada anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Menanggapi hal ini, H. Puguh Wiji Pamungkas menjelaskan bahwa keberadaan paguyuban dan komite sekolah memiliki fungsi yang berbeda.
“Paguyuban tidak memiliki landasan hukum yang kuat seperti komite sekolah, yang sudah dipayungi oleh undang-undang. Namun, pembubaran paguyuban harus dipertimbangkan dengan baik agar tetap ada wadah komunikasi antara sekolah dan wali murid, tetapi harus dijalankan secara transparan dan tidak memberatkan,” jelasnya.
Seorang ibu warga desa sumberpucung juga menyoroti pungutan di salah satu SMK di Sumberpucung, baik untuk uang gedung maupun SPP.
Meskipun sudah disampaikan bahwa yang keberatan dapat mengajukan keringanan, pungutan tetap diberlakukan.
Ia meminta agar pengawasan terhadap pungutan di sekolah lebih diperketat.
“Pungutan atas nama komite sekolah harus dilakukan dengan prinsip keadilan, yang perlu diperhatikan adalah transparansi dan pengelolaan dana yang lebih baik,” jawab H. Puguh.
H. Puguh juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana pendidikan, seperti dana BOS dan BPOPP, agar lebih efektif dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah.
“Dana BOS dan BPOPP seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, tetapi dalam praktiknya, masih ada pengelolaan yang kurang optimal. Saya akan mendorong pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap penggunaan dana ini, sehingga tidak ada beban tambahan yang harus ditanggung oleh orang tua murid,” tegasnya.
Melalui reses ini, H. Puguh berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi warga kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan, agar permasalahan seperti iuran sekolah dan pengelolaan dana pendidikan dapat segera ditangani.
“Kita perlu memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi hak semua anak, tanpa terkendala oleh biaya yang memberatkan. Hal ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat,” pungkas H. Puguh.
Reses ini mencerminkan pentingnya forum dialog untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, khususnya terkait isu pendidikan yang krusial bagi masa depan generasi muda.
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana