Jumlah Aparatur Sipil Negara Perempuan di Malang Raya Sudah Mendominasi

Tapi Masih Harus Bersaing di Jabatan Struktural Penting

MALANG RAYA – Hari ini (8/3), perempuan sedunia memperingati International Women Day (IWD) yang mengangkat tema percepatan aksi dalam kesetaraan gender.

Di lingkungan legislatif Malang Raya, jumlah perempuan yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah melebihi laki laki.

Tapi, untuk jabatan struktural dan strategis, ASN perempuan masih sulit bersaing dengan laki laki.

Di Kota Malang, jumlah ASN perempuan mencapai 3.823 orang, atau 56 persen dari total jumlah ASN yang mencapai 6.806 orang.

Artinya, jumlah ASN laki laki lebih rendah, yakni 44 persen (lihat grafis).

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Totok Kasianto menjelaskan, ASN dengan jabatan struktural masih didominasi laki laki.

Jumlahnya adalah 315 orang.

Sementara sisanya dipegang perempuan yang berjumlah 228 orang.

Begitu juga dengan posisi pejabat pimpinan tertinggi (PPT).

Untuk saat ini di Pemkot Malang baru ada 6 ASN perempuan.

Sedangkan yang pria mencapai 22 orang.

Mereka menjabat sebagai kepala dinas, kepala badan, asisten, hingga staf ahli.

Contohnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Dahliana Lusi Ratnasari.

Lalu ada Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispusipda) Kota Malang Yayuk Hermiati.

Serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu.

Ada juga Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni.

Kemudian Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Malang Diah Ayu Kusuma Dewi.

Serta Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Malang adalah Sri Winarni.

Tak hanya menjadi pejabat pimpinan tertinggi.

Sekitar 43 ASN perempuan bertugas sebagai pejabat administrator.

Sisanya diisi laki laki dengan jumlah 76 orang.

Yang terakhir adalah pejabat pengawas.

Diisi 179 ASN perempuan dan 217 ASN laki laki Kendati jumlah ASN laki laki yang menduduki jabatan tinggi lebih banyak, dalam hal pengembangan karier ASN pe rem puan juga memiliki hak yang sama.

”Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,” tegas Totok.

Dalam UU ASN, terdapat sistem merit dengan prinsip meritokrasi.

Artinya, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) didasarkan pada kuali fikasi, kompetensi, potensi, kinerja, dan memperhatikan integritas moralitas.

”Namun tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, kelamin, status, usia, atau berkebutuhan khusus,” imbuh pejabat eselon II B Pemkot Malang tersebut.

Sementara itu, Kepala Bap peda Kota Malang Dwi Rahayu berpendapat kalau keterlibatan perempuan dalam pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan signifikan.

Banyak perempuan yang sudah mulai memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam posisi-posisi penting di pemerintahan.

Berbeda dengan saat dirinya pertama kali men jabat sebagai kepala badan pada 2019.

Namun Dwi melihat masih ada kesenjangan antara jumlah perempuan yang terlibat di tingkat pengambilan keputusan.

Hal itu tampak dari jumlah pejabat tinggi sampai pengawas.

Kendati demikian, Dwi mengakui bahwa menjabat sebagai kepala badan bukan tanpa tantangan.

Saat pertama kali menjabat, dia kerap menjadi satu-satunya perempuan pada momen rapat penting.

”Sampai ada yang bercanda bahwa saya adalah laki laki yang berdandan seperti perempuan,” ungkapnya.

Agar pendapat yang disampaikan didengar, Dwi harus lebih menunjukkan kemampuan.

Pada saat yang sama dia tetap harus menjaga posisinya sebagai seorang ibu dan istri.

Karena itu, tantangan terbesar selama ini adalah melawan diri sendiri.

Artinya, cerdas sebagai pemimpin di kantor dan berganti peran menjadi ibu saat di rumah.

Tantangan lainnya adalah jadwal lebih padat.

Dwi harus membagi perhatian jika keluarganya membutuhkan dirinya dalam waktu yang bersamaan.

”Manajemen waktu dan manajemen perhatian harus diperhatikan betul agar semua bisa berjalan,” ucapnya.

Kesetaraan yang masih sulit dikejar justru di lembaga legislatif.

Misalnya di DPRD Kota Malang yang hanya ada 12 orang legislator perempuan (26,6 persen).

Sementara laki laki mencapai 33 orang.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan, saat pencalonan sebenarnya banyak perempuan yang ikut bersaing.

Tapi pada akhirnya tidak lolos.

Padahal kuota yang diberikan mencapai 30 persen.

Karena itu, ke depan pihaknya perlu memperluas perspektif bahwa perempuan sama saja dengan laki-laki.

Hanya berbeda secara kodrat.

Lebih Banyak Fungsional

Dominasi jumlah ASN pe rem puan juga terjadi di Pemkab Malang.

Saat ini jumlahnya mencapai 4.909 orang atau 60 persen dari total 8.221 ASN.

Mayoritas menempati jabatan fungsional, yakni sebanyak 4,271 orang.

Posisi terbanyak kedua yang diduduki perempuan adalah jabatan pelaksana, yaitu 394 jabatan.

Sisanya adalah ASN eselon IV sebanyak 156 orang, eselon III sebanyak 83 orang, dan eselon II sebanyak lima orang.

Beberapa ASN perempuan juga menduduki jabatan strategis.

Di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mahila Surya Dewi, Kepala Dinas Sosial Pantjaningsih Sri Redjeki, hingga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aniswaty Aziz.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menjelaskan, mayoritas pendaftar ASN dan PNS selama ini memang perempuan.

Hal itu justru berbanding terbalik dengan rekrutmen legislatif.

Karena itu pula, jumlah legislator perempuan selalu kalah banyak dengan legislator laki laki.

Wakil Bupati Malang Lathifah Shochib menambahkan, partisipasi perempuan dalam pemerintahan tidak didasarkan pada persentase.

Seluruhnya dipilih dengan mempertim bangkan nilainilai profesionalitas.

Artinya, seluruh perempuan yang terpilih sudah sesuai, baik dari segi performa kinerja, kualifikasi keahlian, serta kompetensi.

“Tapi memang ada beberapa aturan khusus yang berkaitan dengan sektor perempuan,” ujar Lathifah.

Seperti bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, pejabatnya mayoritas perempuan meskipun pucuk pimpinannya ditempati oleh laki laki.

Kendati demikian, pertimbangan utamanya tetap kualifikasi dan kompetensi.

Lathifah juga melihat peran perempuan dalam pemerintahan tidak mendapat perlakuan khusus.

Semua pejabat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dinilai berdasar ki nerjanya.

Namun ketika dilihat secara keseluruhan, tenaga perempuan memang mendominasi di bidang eksekutif.

Berat di Bidang Politik

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Dewi Kartika mengungkapkan bahwa dunia politik memang cukup berat bagi perempuan.

Apalagi sekitar 10 tahun lalu, sangat jarang wanita yang menduduki posisi strategis di anggota DPRD.

Kondisi itu akan terus berlangsung sampai perempuan bisa menunjukkan bahwa mereka benar-benar kompeten.

”Tentu dengan terus belajar, mengupgrade diri, serta terjun langsung ke masyarakat,” ujar nya.

Itu juga yang telah dilakukan Kartika selama ini hingga bisa mendapatkan perolehan suara melebihi caleg laki laki.

Untuk di lembaga eksekutif, Kartika melihat perkembangan kesetaraan gender lebih progresif.

Itu terbukti dari data jumlah pegawai perempuan yang lebih banyak dibanding laki laki.

Di Pemkot Batu, saat ini jumlahnya mencapai 1.685 orang atau 53 persen dari total ASN.

Enam di antaranya menjabat kepala dinas dan tiga orang menjabat kepala bagian.

Kartika menambahkan, jika perempuan memiliki kesem patan menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sebaik nya langsung diambil.

Terlebih, ke depan Pemkot Batu memiliki program seribu sarjana.

Dia berharap program itu merata baik perempuan maupun laki laki.

”Kemarin saya habis hearing, diketahui bahwa rata rata lama sekolah sampai kelas satu SMA,” ujarnya. (mel/aff/ iza/fat)

Editor : A. Nugroho