MALANG KOTA – Pemerintah pusat menargetkan sekolah rakyat bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026. Di Kota Malang, saat ini berkembang wacana pembangunan dua sekolah rakyat.
Yakni di kampus Politeknik Kota Malang (Poltekom) Jalan Raya Tlogowaru dan Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur di Jalan Kawi. Untuk diketahui, sekolah rakyat merupakan program baru pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Secara nasional, sampai saat ini sudah ada lebih dari 50 lokasi yang siap menjalankan program tersebut. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin membenarkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan usulan tempat untuk sekolah rakyat.
Tempat pertama yang dibidik berada di Jalan Raya Tlogowaru Nomor 3, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang. Sekarang tempat itu digunakan Yayasan Politeknik Kota Malang (Poltekom).
Baca Juga: Wakil Wali Kota Malang: Musrenbang Harus Menjawab Tantangan Pembangunan 5 Tahun ke Depan
”Dalam rapat terakhir dengan Kementerian Sosial dan Gubernur Jawa Timur, kami memang ditunjuk,” kata Ali kemarin (26/3). Namun, rencana detailnya masih akan disampaikan kepada Kementerian Sosial. Sementara ini pihaknya juga masih mencari beberapa opsi tempat lainnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berenana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Donny Sandito juga mengaku sedang melakukan survei di Poltekom.
Sebab, tidak jauh dari Poltekom ada rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang belum dipakai.
”Konsep sekolah rakyat itu berupa boarding school atau asrama. Nah, rusunawa di dekat Poltekom bisa digunakan untuk asrama,” sebut pejabat eselon II B Pemkot Malang tersebut.
Baca Juga: Wali Kota Malang Ajak Semua Pihak Ikut dalam Pembangunan Kota Malang
Tapi, nasib usulan sekolah rakyat menempati Poltekom tetap bergantung pemerintah pusat. Sebab, usulan itu akan diverifikasi langsung ke lapangan. Salah satunya untuk memastikan kelayakan bangunan.
Nantinya, sekolah rakyat akan memiliki beberapa rombongan belajar. Satu rombongan belajar berisi 25 anak yang berusia 7-18 tahun.
Sementara itu, Humas Yayasan Poltekom Malang Yuliansyah mengakui bahwa perwakilan pemkot seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dan perwakilan Kementerian PU sudah datang untuk survei ke Poltekom. Namun dia tidak mengetahui tujuan survei.
”Untuk detail informasinya, kami masih menunggu dari Pemkot Malang,” terangnya.
Yuliansyah menjelaskan, kegiatan belajar di Poltekom sebenarnya sudah kembali aktif. Sejak Oktober 2024 ada 140 mahasiswa yang belajar. Pihaknya bahkan sedang membuka pendaftaran untuk tahun ajaran baru.
”Terkait dengan rencana sekolah rakyat, kami tetap menunggu pemkot,” tegasnya.
Sementara itu, tempat lain yang diusulkan adalah Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur. Lokasinya ada di Jalan Kawi Nomor 41, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen.
Baca Juga: Mendikdasmen Membahas Kelanjutan Rencana Pembangunan Rumah untuk Guru
Namun usulan itu langsung diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke pemerintah pusat. Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Malang juga mengusulkan dua lokasi untuk penyelenggaraan sekolah rakyat.
Yakni di Kecamatan Bantur dan Tumpang. Pemkab hanya menyediakan lahan saja, sementara biaya pengadaan sekolah dan operasionalnya dari Kementerian Sosial RI.
Bupati Malang H M. Sanusi menjelaskan bahwa lahan yang akan digunakan harus aset Pemkab Malang.
Yang pasti juga tidak dalam kondisi sengketa. “Gedung, sarana, prasarana, sampai SDM semuanya dari pemerintah pusat. Biaya satu sekolahnya sekitar Rp 100 miliar,” ucap Sanusi kemarin (26/3).
Dia juga menyebut sekolah negeri yang sudah ada akan tetap dimaksimalkan kualitasnya. Sehingga, bagi yang tidak bisa masuk di sekolah rakyat, masih tetap bisa bersekolah di sekolah tersebut.
“Harapannya, semua masyarakat Kabupaten Malang, kualitasnya semakin bagus. Karena semua punya kesempatan untuk mengakses pendidikan,” kata politisi PDIP itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menambahkan, sekolah rakyat itu khusus anak dari keluarga miskin. Namun, dengan banyaknya warga miskin di Kabupaten Malang, maka tidak mungkin semuanya bisa tertampung.
Kemungkinan akan ada seleksi tambahan untuk dapat bersekolah di sekolah rakyat. “Di sekolah rakyat itu semuanya gratis. Termasuk peralatan sekolahnya. Seperti buku dan alat tulis,” ucapnya.
Bagi siswa yang domisilinya jauh dari lokasi sekolah akan disediakan asrama. Namun, realisasinya masih belum bisa ditentukan. (mel/yun/fat)
Editor : Aditya Novrian