Kota Malang Dipanggil Kemensos, Kabupaten Masih Siapkan Lahan
MALANG RAYA - Tiga daerah di Malang Raya terus bersiap menerapkan program sekolah rakyat yang dicetuskan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Dari perkembangan beberapa hari terakhir, baru Kota Malang yang bisa dianggap siap menerapkannya mulai Juli nanti.
Utamanya terkait infrastruktur.
Itu dibuktikan dengan adanya panggilan dari desk sekolah rakyat Kemensos RI kepada delegasi pemkot.
Dalam pertemuan yang berlangsung 22 April itu, pemkot menjabarkan kesiapan dua tempat.
Yang pertama yakni Kampus Politeknik Kota Malang.
Selanjutnya, Rusunawa Tlogowaru.
Satu tempat lagi yang diusulkan Pemprov Jatim, yakni Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jalan Tugu juga dijabarkan.
Untuk diketahui, sekolah rakyat merupakan program asrama pendidikan (boarding school).
Selain fasilitas pendidikan, dibutuhkan tempat tinggal dan fasilitas penunjang lainnya.
Karena itu, program yang dikhususkan untuk warga tidak mampu tersebut membutuhkan tempat khusus.
Pemkot tetap optimistis Kota Malang bakal menjadi pelaksana program tersebut tahap pertama atau menjadi pilot project.
Sementara dua daerah tetangga juga bersiap.
Pemkot Batu mulai membuka pendaftaran.
Sementara Pemkab Malang masih menyiapkan lahan.
Dengan begitu, jadwal start program sekolah rakyat di Malang Raya kemungkinan berbeda (selengkapnya baca grafis).
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Muflikh Adhim menuturkan, jumlah kamar yang tersedia di Rusunawa Tlogowaru ada 66.
Jika masing-masing kamar digunakan dua anak, artinya bisa menampung 132 siswa.
Sedangkan jika per kamar digunakan empat anak, kapasitasnya bisa 264 siswa.
”Selain perlu diperbaiki, rusunawa juga belum ada perabotannya. Perkiraan (butuh waktu) dua bulan untuk pengadaan perabotan hingga perbaikan fasilitas,” papar Admin.
Baca Juga: Verifikasi 7.000 Calon Siswa Sekolah Rakyat di Malang
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menambahkan, program sekolah rakyat juga bisa berdampingan dengan operasional Kampus Politeknik Kota Malang.
Dia memastikan tidak ada pihak yang terusir akibat pelaksanaan salah satu program prioritas nasional itu.
”Kami sudah bertemu pihak Yayasan Poltekkom, dan tidak ada masalah lagi. Karena bangunan itu milik Pemkot Malang, jadi Poltekkom bisa menyesuaikan,” terang Wahyu.
Bangunan Poltekkom terdiri dari tiga lantai.
Wahyu menyebut bahwa mahasiswa di kampus tersebut hanya menggunakan sebagian saja.
”Nanti akan diatur bagaimana sirkulasi mahasiswa dan siswa sekolah rakyat. Jadi dua lembaga pendidikan itu bisa berjalan bersamaan,” imbuhnya.
Setelah perwakilannya menghadap Kemensos RI pekan lalu, Wahyu semakin optimistis Kota Malang bakal ditunjuk sebagai daerah pertama di Jatim untuk sekolah rakyat.
Di tempat lain, Pemkot Batu kini tengah membuka pendaftaran bagi calon peserta didik baru (CPDB).
Mereka optimistis program itu bisa terealisasi mulai bulan Juli mendatang.
Seperti diberitakan, lokasi yang dipilih untuk program itu yakni di Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bhima Sakti Batu.
Lokasi tersebut sudah ditinjau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 16 April lalu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu Lilik Fariha mengatakan, alokasi kuota angkatan pertama di Kota Batu untuk 75 orang.
Angkatan pertama itu khusus untuk siswa jenjang SMP.
Sementara itu, alokasi yang sama juga diberikan untuk Kota Malang, namun untuk jenjang SMA.
Baca Juga: Hari Ini Presentasi Persiapan Sekolah Rakyat untuk Kota Malang di Jakarta
”Itu berdasar arahan Pemprov Jatim, untuk Kota Malang berada di BPSDM Jatim,” kata dia.
Mantan Kabag Administrasi Pembangunan Prokopim Kota Batu itu menambahkan, ada beberapa kriteria khusus untuk calon siswa sekolah rakyat.
Salah satunya harus menuntaskan pendidikan pada jenjang SD.
Itu bisa dibuktikan dengan ijazah kelulusan atau surat keterangan lulus (SKL).
Kemudian, calon siswa juga berumur antara 11 sampai 12 tahun.
”Ada anak yang sekolahnya molor, setelah kami verifikasi, usianya tidak memenuhi kriteria,” imbuh Lilik.
Tidak banyak pembangunan yang dilakukan untuk menjalankan sekolah rakyat.
Sebab, unit PPSPA Bhima Sakti sudah memiliki sarana pembelajaran.
Di sana juga sudah ada asramanya.
Penambahan yang perlu dilakukan hanya untuk perpustakaan dan laboratorium.
”Pemprov juga akan melakukan rehabilitasi hingga pengadaan baru sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan,” ujarnya.
Di Kabupaten Malang, program sekolah rakyat dipastikan belum bisa beroperasi pada 2025 ini.
Sebab, perlu pembangunan gedung baru untuk operasionalnya.
Baca Juga: Ranwal RPJMD 2025-2029 Sepakat Pembangunan Sekolah Rakyat Masuk Agenda Prioritas
Saat ini, ada dua lahan yang sudah diusulkan Pemkab Malang.
Yang pertama di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang.
Selanjutnya di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur.
Dua pekan lalu, pemerintah pusat sudah melakukan survei ke masing-masing lokasi.
Lokasi pertama di Taman Buah Jeru, Tumpang.
Luas total lahan milik pemkab di sana sekitar 12 hektare.
Namun, yang hendak digunakan sekitar 6,2 hektare.
Lokasi kedua di sekitar Jembatan Pelangi, Kecamatan Bantur.
Luasnya sekitar 9,6 hektare, dan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyebut, saat ini pemerintah pusat sedang menilai kelayakan dua lokasi tersebut.
”Kami berharap, dua-duanya masuk, tetapi tergantung hasil penilaian pemerintah pusat,” ucapnya.
Sebelumnya, Tomie menyebut bahwa pihaknya memiliki alternatif untuk memanfaatkan bangunan sekolah yang sudah dimerger.
Baca Juga: 100 Anak Potensial Jadi Siswa Sekolah Rakyat di Kota Malang
Namun setelah dipertimbangkan, mereka akhirnya membatalkan rencana tersebut.
Tomie optimistis pembangunan untuk SR akan dimulai tahun ini.
”Jumlah satu rombongan belajar (rombel) untuk SD-SMP ada 25 anak. Normalnya, satu jenjang ada dua rombel. Namun, untuk kepastiannya, kami masih menunggu dari dua lahan yang sedang dinilai itu,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Siswa-siswi yang diterima memang terbatas.
Seleksi yang dilakukan cukup ketat.
Selain berasal dari keluarga prasejahtera, calon siswa harus mengikuti tes potensi akademik. (adk/ori/yun/by)
Editor : A. Nugroho