MALANG RAYA- Rencana pemerintah pusat menerapkan program sekolah rakyat masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Salah satunya terkait kebutuhan operasional. Baik untuk pelajar maupun gurunya.
Selanjutnya, apakah tetap berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) RI?
Atau berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)?
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan bahwa leading sector program itu tetap Kemensos RI (selengkapnya baca grafis).
Meski begitu, beberapa kementerian bakal terlibat untuk membantu operasionalnya.
Salah satunya terkait kebutuhan guru.
Dari rencana awal, Wahyu mengatakan bila tenaga pendidik tidak akan diambil dari lingkungan Pemkot Malang.
”Guru disiapkan dari program PPG Kemendikdasmen. Mereka yang akan menyeleksi tenaga pendidik,” jelas Wahyu.
Dia juga menekankan tidak adanya sharing anggaran antara pemerintah daerah dengan pusat untuk program itu.
Sebab, semua kebutuhan dana bakal ditanggung pemerintah pusat.
Pemkot Malang hanya diminta menyediakan tempat, dengan syarat harus tercatat sebagai aset milik pemda.
”Pemerintah pusat masih menghitung RAB (Rancangan Anggaran Belanja) untuk operasional. Di Kota Malang rencananya menggunakan dua gedung,” tutur Wahyu.
Estimasi kebutuhan anggarannya bisa mencapai Rp 100 miliar per tahun.
Angka yang cukup tinggi itu muncul karena program itu bertajuk boarding school.
Peserta didiknya tidak hanya berkesempatan sekolah gratis.
Mereka juga mendapat fasilitas asrama.
Lengkap dengan kebutuhan makan dan minum sehari-hari.
Saat ini, tugas Pemkot Malang menyiapkan tempat bisa dibilang hampir selesai.
Ada dua tempat yang sudah diusulkan.
Yakni di Kampus Politeknik Kota Malang dan di Rusunawa Tlogowaru.
Seperti diberitakan sebelumnya, di Malang Raya baru Kota Malang dan Kota Batu yang kemungkinan besar siap memulai program sekolah rakyat pada bulan Juli nanti.
Itu setelah gedung untuk pembelajaran dan asrama sudah siap.
Tinggal renovasi di beberapa bagian dan penambahan sarana prasarana saja.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Tri Oky Rudianto menambahkan, sejauh ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat terkait jumlah kebutuhan guru.
Sebab, kuota untuk siswa sekolah rakyat tahap pertama juga belum dikeluarkan.
”Mungkin menunggu jumlah siswa yang ditampung pada tahap pertama. Baru bisa menentukan kebutuhan guru,” ujar Oky.
Berbeda dengan Kota Malang, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu Lilik Fariha menyebut skema perekrutan guru untuk sekolah rakyat bakal memberdayakan pengajar yang sudah ada.
Khususnya, guru yang masih belum memenuhi jumlah jam mengajar.
Skema tersebut dinilai lebih cocok agar guru lebih mudah menerima sertifikasi.
”Sebab, kurikulum yang digunakan dalam sekolah rakyat ini tidak berbeda jauh dengan sekolah reguler. Sehingga, secara akademis yang diajarkan masih sama sesuai jenjangnya,” papar Lilik.
Hanya saja, dari informasi yang dia dapat, bakal ada materi tambahan berupa pendidikan karakter di sekolah rakyat.
”Artinya, akan ada pembekalan tambahan bagi guru mengenai kurikulum pendidikan karakter itu,” imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Chori mengaku masih belum mendapat petunjuk teknis (juknis) mengenai proses rekrutmen guru yang akan mengajar di sekolah rakyat.
Jika hal itu disesuaikan dengan kurikulum ideal di sekolah reguler, jumlahnya bakal menyesuaikan standar di jenjang SMP.
Untuk diketahui, jumlah ideal guru SMP yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah 18 sampai 20 siswa per kelas.
”Tapi perlu dilihat lagi kurikulumnya nanti, apakah ada tambahan materi yang lain atau tidak,” jelas Chori.
Seperti diketahui, kuota angkatan pertama sekolah rakyat di Kota Batu hanya dibuka untuk 75 siswa jenjang SMP.
Dinsos Kota Batu kini masih membuka pendaftaran calon peserta didik baru.
Bila kuota itu terpenuhi, dibutuhkan empat sampai lima guru.
Di Kabupaten Malang, persiapan menyambut program sekolah rakyat masih dalam taraf penyediaan tempat.
Pemkab Malang sudah menyiapkan opsi dua lahan.
Yang pertama di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang dengan luas 12 hektare.
Selanjutnya di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur dengan luas sekitar 9,7 hektare.
Bupati Malang H M. Sanusi optimistis pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya bisa dimulai bulan Juni mendatang.
Dari dua opsi lahan itu, pihaknya memprioritaskan agar pembangunan dilakukan di Desa Srigonco.
Sebab, lahan tersebut sudah siap untuk dibangun.
”Sekarang, lahannya masih berupa tebu. Nanti ditebang. Sudah mau panen juga,” ucap orang nomor satu di Pemkab Malang itu.
Untuk kebutuhan anggarannya, Sanusi menyebut bakal berasal dari dua sumber.
Yakni APBN dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta.
”Per sekolah direncanakan dapat (alokasi anggaran) Rp 200 miliar,” imbuh politisi PDIP itu.
Dengan adanya sekolah rakyat di Malang Selatan, dia berharap angka putus sekolah bisa ditekan.
Terkait kebutuhan pengajar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyebut bahwa proses rekrutmen akan dilakukan pemerintah pusat.
Kemungkinan bakal memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah aktif sebagai guru di lingkungan pemkab.
”Nanti juga mungkin ada tambahan dari dosen-dosen, karena jumlah guru di Kabupaten Malang juga masih kurang,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu. (adk/ori/yun/by)
Editor : A. Nugroho