MALANG KOTA - Wilayah Malang Raya akhirnya segera memiliki transportasi umum yang terintegrasi. Paling cepat Oktober mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mengoperasikan Bus Trans Jatim. Rutenya meliputi Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.
Informasi yang dihimpun wartawan Jawa Pos Radar Malang menyebutkan, Pemprov Jatim bakal menyediakan tiga koridor Trans Jatim di Malang Raya. Tahun ini ditarget terealisasi satu koridor. Yakni menghubungkan Terminal Batu - Terminal Landungsari - Terminal Hamid Rusdi.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra menuturkan, ada kabar positif terkait operasional Trans Jatim. Pihaknya telah mendapat sosialisasi dari Pemprov Jatim pekan lalu melalui rapat bersama dengan pemda se-Malang Raya. "Kemungkinan akan beroperasi bulan Oktober mendatang. Seluruhnya akan dibiayai oleh Pemprov Jatim," tuturnya.
Total ada 15 armada Trans Jatim yang akan beroperasi dan menggunakan bus tipe medium. Rinciannya, 14 armada digunakan secara rutin, sedangkan satu armada menjadi bus cadangan. Diperkirakan satu bus berkapasitas hingga 40 penumpang.
Di Kota Malang, rute bus Trans Jatim akan melewati delapan jalan. Dimulai dari Jalan Muharto, Jalan Kawi, Jalan Ijen, Jalan Bandung, Jalan Gajayana, Jalan MT Haryono, Jalan Tlogomas, dan Jalan Sengkaling. Sedangkan jumlah halte yang akan menjadi titik naik dan turunnya penumpang belum ditentukan.
Setelah sosialisasi pekan lalu, Pemprov Jatim berencana melakukan survei lapangan bulan ini. ”Armada bus dan halte nanti disiapkan oleh Pemprov Jatim. Kami tidak menyiapkan anggaran pendamping," tutur Jaya.
Yang disiapkan Pemkot Malang adalah transportasi feeder. Kemungkinan akan menggunakan angkot. Rutenya dari jalan yang lebih kecil ke halte bus Trans Jatim. Contohnya dari wilayah Sawojajar atau Sukun. ”Feeder ini menggunakan angkot dan disesuaikan dengan trayek masing-masing. Nanti akan dikaji rutenya mana saja,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menagku siap mendukung program feeder untuk Trans Jatim. Agar lebih terjamin, dia menyarankan pemkot segera membuat regulasi. "Jangan sampai Trans Jatim beroperasi, tapi angkot diabaikan," tegasnya.
Perempuan yang akrab disapa Mia itu menambahkan, jika memungkinkan konsep buy the service (BTS) angkot bisa diintegrasikan ke Trans Jatim. Sehingga transportasi umum di dalam kota bisa saling terhubung dengan wilayah Malang Raya. ”Setelah ini harus ada konsep dari dishub terkait feeder. Angkot sudah seharusnya menjangkau ke daerah lebih kecil, seperti perumahan," tandasnya.
Urai Kemacetan Jalur Provinsi
Di Kota Batu, panjang rute bus trans Jatim diperkirakan sekitar 6,6 kilometer saja. Rute itu memanjang di dua kecamatan. Yakni Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Kota Batu.
Kepala bidang (Kabid) Angkutan Dishub Kota Batu Hari Juni Susanto mengungkapkan, ada tiga titik halte yang akan disiapkan. Yakni di Desa Pendem, depan Jawa Timur Park 3, dan depan SMP Negeri 3 Batu. ”Ketiga jalur itu dipilih lantaran merupakan jalur provinsi, kemudian berakhir di Terminal Batu,” ungkapnya.
Hari menyebut pengoperasian bus Trans Jatim bertujuan untuk mengurai kemacetan di jalur protokol provinsi. Terutama saat lalu lintas Kota Batu berada pada momen high season. Sebab, rute tersebut kerap menjadi langganan macet. Dengan tidak menumpuknya kendaraan di jalan utama, maka mobilitas jalan akan semakin teratur.
Sebagai persiapan, Dishub Jatim dijadwalkan melakukan survei titik-titik yang akan ditempati halte pada bulan ini. Faktor yang menjadi pertimbangan penentuan halte adalah animo masyarakat dalam memanfaatkan transportasi umum hingga keamanan dan kenyamanan naik turun penumpang. ”Termasuk juga untuk mengakomodasi siswa yang tidak ter-cover oleh Angkutan Pelajar (Apel) Gratis,” imbuh Hari.
Dia menambahkan, hingga kini armada Apel Gratis hanya 65 unit. Sedangkan idealnya satu armada hanya boleh mengangkut 12 siswa saja atau berkisar satu absensi. Padahal dalam satu hari ada sekitar 1.407 siswa yang menggunakan armada Apel Gratis. Artinya, kebutuhan idealnya mencapai 117 armada.
Langkah persiapan lainnya, Pemkot Batu telah melakukan hearing bersama pengemudi transportasi umum agar tidak menimbulkan pergesekan. Beberapa opsi sedang digodok sebagai solusi. Misalnya memberdayakan angkot reguler sebagai feeder. ”Mereka juga bisa menggunakan halte untuk menjemput penumpang yang turun dari bus Trans Jatim, sehingga manfaatnya dirasakan bersama,” jelasnya.
Terpendek di Kabupaten
Sementara itu, Kabupaten Malang hanya kebagian rute yang sangat pendek pada pengoperasian koridor 1 bus Trans Jatim wilayah Malang Raya. Yakni dari Terminal Landungsari di Kecamatan Dau sampai ke perbatasan Kota Batu. Jika dihitung menggunakan aplikasi Google Maps, jarak Terminal Landungsari sampai gapura perbatasan Kota Batu di dekat Lapangan Sepak Bola Desa Mulyoagung hanya sekitar 2,1 kilometer.
Karena itu, Dishub Kabupaten Malang belum bisa menentukan apakah akan ada halte yang disiapkan atau tidak. ”Informasi yang disampaikan ke kami, Kabupaten Malang hanya kebagian rute di Kecamatan Dau saja. Itu pun masih belum fixed,” kata Kepala Dishub Kabupaten Malang Bambang Istiawan.
Dengan kondisi tersebut, Dishub Malang juga belum bisa memastikan adanya kendaraan feeder atau tidak. Hal itu disampaikan Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Malang Tri Hermantoro. ”Rapat terakhir bersama Provinsi tanggal 25 Juni lalu belum membahas detail soal feeder,” ucap dia.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan (P3) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Malang Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim M. Binsar Garchah Siregar mengatakan bahwa pengoperasian perdana Trans Jatim akan dimulai Oktober mendatang. Armada yang digunakan adalah bus medium seperti yang sudah dioperasikan di wilayah Gerbangkertasusila.
Dia membenarkan bahwa akan ada tiga koridor bus Trans Jatim di Malang Raya. Yang pertama menghubungkan Terminal Batu –Terminal Landungsari – dan Terminal Hamid Rusdi. Sedangkan dua koridor sisanya masih dalam pembahasan. ”Masih dipertimbangkan apakah akan ke wilayah Malang Utara, Malang Barat atau Malang Timur,” terang dia.
Secara simultan pihaknya juga menghitung kebutuhan halte dan kendaraan feeder. Untuk wilayah Kota Malang dan Kota Batu sudah dipastikan menggunakan armada milik daerah masing-masing. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten dipertimbangkan memanfaatkan angkutan pedesaan yang beroperasi di bawah naungan Provinsi Jatim.
”Seperti yang dari arah Gadang menuju Dampit atau Gondanglegi. Tujuannya agar angkudes mau masuk ke dalam terminal,” katanya. Tidak seperti sekarang yang berhenti di sekitar Pasar Gadang.
Yang menjadi catatan, pengoperasian feeder dengan angkutan pedesaan harus disertai keinginan pemilik armada untuk melakukan perbaikan pelayanan dan kondisi kendaraan. Tarifnya juga tidak boleh berubah. ”Kami tidak menutup peluang jika pemerintah daerah masing-masing menerapkan program buy the service untuk angkutan pengumpan,” tandasnya. (adk/ori/biyfat)
Editor : A. Nugroho