Melansir pantauan Jawa Pos, penutupan yang dimulai pukul 09.00 itu menimbulkan kemacetan sepanjang 1 kilometer.
Maklum, titik tersebut adalah jalur utama penghubung Surabaya–Sidoarjo. Banyak pengendara yang mengeluh. Mayoritas mengaku akan telat ke tempat kerja kalau harus mencari jalan alternatif. "Keluargaku sopo sing nafkahi nek gak kerjo, Pak,” teriak seorang pengendara. Namun, petugas bergeming. Mereka tetap mengarahkan pengendara untuk putar balik.
"Jalan ini ditutup demi keselamatan masyarakat,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta di sela-sela meninjau kawasan itu. Nico mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan banyak hal. Misalnya, fakta bahwa mobilitas warga yang masuk Surabaya masih cukup tinggi.
Terkait warga luar kota yang bekerja di Surabaya, Nico mengatakan bahwa kewajibannya tetap bisa dilakukan. Dengan catatan memenuhi persyaratan sebagai pelaku perjalanan. Yakni, membawa bukti bebas korona dan sudah menjalani vaksinasi.
Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombespol Latif Usman menerangkan, penutupan itu berlangsung sampai PPKM darurat berakhir. Namun, kebijakan bisa jadi diubah di tengah waktu. "Tergantung evaluasi. Setiap hari akan dievaluasi. Efisien atau tidak,” paparnya.
Menurut Latif, warga yang punya kepentingan mendesak tetap bisa masuk ke Surabaya lewat jalur alternatif. Syaratnya, mereka bisa menunjukkan dokumen yang diperlukan.
Dia juga mengimbau kepada pengusaha sektor esensial yang diperbolehkan beroperasi untuk mengatur jam kerja karyawan. Jadi, pegawai tidak datang ke Surabaya bersamaan. "Teknisnya nanti dikomunikasikan dengan pemprov. Yang jelas, harapan kami kedatangannya bisa terpecah,” ungkapnya.
Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Candra menambahkan, penutupan jalan tidak hanya berlaku di bundaran Waru. Namun, juga tiga jalan lain di Surabaya. Yaitu, Jalan Raya Darmo, Jalan Tunjungan, dan Jalan Pemuda. "Ditutup 24 jam,” tegas alumnus Akpol 2002 itu.
Tiga titik itu, jelas dia, ditutup karena mobilitas pengendara cukup tinggi. Upaya penutupan bundaran Waru tidak akan maksimal kalau volume kendaraan di dalam kota tidak ikut diatur. "Kita coba untuk membatasi mobilitas. Jika tidak ada kepentingan, saya minta dengan hormat agar masyarakat tetap di rumah,” ujarnya.
Sumber: Jawa Pos Group Editor : Shuvia Rahma