Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Eksklusif Biang Project, Mega Salsabila Bongkar Mengapa Institusi Polri Banyak Oknum? Ini Penjelasan Lengkap Manang Soebati dari Kepolisian

Satya Eka Pangestu • Rabu, 25 Maret 2026 | 07:30 WIB
BLAK-BLAKAN: Channel Youtube “Biang Project” cecar Manang Soebati atau Pak Bray soal dapur oknum dan tarif SIM Rp600 ribu. (Sumber: Radar Lampung)
BLAK-BLAKAN: Channel Youtube “Biang Project” cecar Manang Soebati atau Pak Bray soal dapur oknum dan tarif SIM Rp600 ribu. (Sumber: Radar Lampung)

BIANG PROJECT – Diskusi hangat kembali pecah di ruang publik digital setelah kanal YouTube Biang Project mempertemukan influencer kritis Mega Salsabila dengan perwakilan institusi Polri, Kombes Pol., Manang Soebeti.

Pertemuan ini menjadi sorotan tajam karena membahas isu-isu sensitif yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat terhadap kinerja kepolisian di lapangan.

Baca Juga: Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Polisi Identifikasi 4 Pelaku yang Membuntuti Korban

Dalam dialog tersebut, Mega Salsabila secara berani membongkar berbagai keresahan warga, mulai dari biaya pembuatan SIM yang membengkak hingga perilaku oknum yang dianggap mencoreng nama baik institusi.

Di sisi lain, Kombes Manang memberikan klarifikasi mendalam mengenai upaya reformasi internal yang tengah digalakkan oleh pimpinan Polri guna mengikis budaya koruptif.

Fenomena Oknum dan Integritas Institusi Polri

Persoalan integritas menjadi pembuka yang cukup memicu ketegangan dalam diskusi tersebut.

Mega mempertanyakan mengapa jumlah oknum seolah tidak pernah berkurang, bahkan sering kali terlihat kebal hukum atau hanya mendapatkan sanksi ringan yang tidak memberikan efek jera.

Baca Juga: Komnas HAM Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Sebagai Upaya Pembunuhan Berencana

Menanggapi hal tersebut, Kombes Manang memaparkan data bahwa dari sekitar 500.000 personel, pelanggaran per tahun tercatat hanya sekitar 10.000 kasus atau 2 persen.

"Banyaknya penindakan bukan berarti kita buruk, justru itu bukti komitmen pimpinan Polri bahwa tidak ada toleransi bagi yang berbuat jelek," tegas Kombes Manang.

Terkait sanksi bagi oknum narkoba yang sempat viral karena "hanya disuruh sholat", ia mengklarifikasi bahwa sanksi administratif seperti demosi dan patsus tetap berjalan sebagai hukuman utama.

Tranparansi Rekrutmen Polri

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kecurigaan publik mengenai "jalur belakang" dalam proses rekrutmen.

Mega Salsabila mencurigai bahwa kualitas personel yang buruk di lapangan berawal dari proses seleksi yang tidak sehat atau melibatkan uang dalam jumlah besar.

Baca Juga: Polisi Dalami Dugaan Kelalaian pada Kasus Kebakaran Mobil dan Toko di Muharto

Kombes Manang dengan tegas membantah hal tersebut dan menantang balik praktik calo yang kerap mengatasnamakan panitia.

"Kalau ada yang menjanjikan lulus dengan membayar, tapi syaratnya pas tes tidur saja dan tidak usah kerjakan apa pun, kalau lulus saya ganti uangnya dua kali lipat," ujarnya memberikan tantangan ekstrem.

Ia menjelaskan bahwa sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) kini telah diperkuat dengan siaran langsung (live) di media sosial saat pengumuman nilai guna mencegah manipulasi.

Baca Juga: Anak Polisi di Surabaya Simpan dan Kemas Sabu di Kamar Kos

Isu Pelayanan Publik terkait SIM dan Tilang

Diskusi mencapai puncaknya saat membahas layanan SIM dan praktik tilang. Mega secara terbuka mengaku pernah terpaksa membayar Rp600.000 untuk mendapatkan SIM setelah gagal berkali-kali dalam tes yang dianggap tidak masuk akal.

"Kenapa selama ini dipersulit? Saya empat kali tidak lulus sampai akhirnya ditawari harga segitu," ungkap Mega dengan nada kecewa.

Baca Juga: Polisi Bekuk Dua Spesialis Pencuri Motor Asal Kotalama di Warung Kopi, Satu Pelaku Masih DPO

Kombes Manang mengakui adanya oknum yang menyalahgunakan wewenang dengan prinsip "jika bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah".

Ia justru mendorong masyarakat untuk lebih berani berdebat secara hukum dan menolak segala bentuk negosiasi di tempat.

"Jangan mau negosiasi, hadapi semuanya dengan hukum. Kalau melihat anggota yang melakukan kejahatan atau menyakiti masyarakat, videokan, rekam, dan publikasikan," imbau Kombes Manang kepada penonton.

Baca Juga: Kasus Mayat Gadis di Kedung Winong Jabung Terbongkar, Polisi Amankan Pelaku Berinisial YD

Dialog transparan antara pihak kepolisian dan warga sipil ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perubahan budaya di internal Polri.

Melalui keterbukaan informasi dan keberanian masyarakat untuk bersuara, celah bagi para oknum untuk bermain diharapkan akan semakin sempit.

Editor : Aditya Novrian
#Biang Project #Institusi Kepolisian #indonesia #Oknum polisi #alasan