JAKARTA, RADAR MALANG – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah tidak akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan pertamax. Ia menyebut, pemerintah masih memiliki stok BBM yang cukup.
"Saya tadi tanya, sepertinya enggak (ada pembatasan). Karena kalau menurut dari pihak pemerintah, stok kita cukup," ungkap Dasco, dikutip dari Antara.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana untuk mengubah harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun yang tidak, dalam waktu yang akan datang.
"Barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah, bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok," kata Dasco, dikutip dari DPR RI.
Baca Juga: Isu Kenaikan BBM 1 April Picu Antrean Mengular di SPBU Sulfat Kota Malang, Warga Alami Panic Buying
Sebelumnya, beredar isu bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite mulai April 2026. Informasi tersebut merujuk pada Keputusan Pimpinan BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang dikeluarkan di Jakarta pada 30 Maret 2026 dan ditandatangani oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas.
Dalam dokumen tersebut, pembelian Pertalite untuk kendaraan pribadi dibatasi hingga 50 liter per hari untuk setiap kendaraan. Terdapat pula pembatasan dengan ketentuan tertentu untuk kendaraan umum seperti ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan truk sampah.
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Yudhiawan mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut belum resmi diimplementasikan. Ia menyatakan bahwa informasi yang beredar saat ini masih samar dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Editor : Aditya Novrian