JAKARTA, RADAR MALANG – Kritik keras dilayangkan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat kerja bersama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.
Legislator menyoroti adanya kegagalan dalam proses rekrutmen yang menyebabkan calon perwira dengan kondisi kesehatan tidak layak dapat lolos ke tahap pendidikan.
Baca Juga: Meski Tanpa Lima Pemain Kunci, Arema FC Optimistis Menang
Anggota DPR tersebut mengungkapkan adanya kasus taruni di Akademi Kepolisian (Akpol) yang mengalami stroke, serta siswa di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) yang memiliki penyakit jantung.
Temuan ini memicu pertanyaan kritis mengenai transparansi proses seleksi.
Baca Juga: Tak Perlu Bingung, Ini Biaya Pendaftaran SNBT 2026 dan Panduan Lengkap Pembayarannya
"Rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Sehingga memproses yang tidak memenuhi standar kesehatan," tegasnya dalam rapat tersebut.
Selain rekrutmen, DPR juga mengkritik kebijakan yang menjadikan Lemdiklat sebagai "tempat pembuangan" bagi personel polisi yang bermasalah di satuan kerja lain, seperti Reserse atau Lalu Lintas.
Akibatnya, tenaga pendidik bukan memberikan materi pelajaran secara profesional, melainkan sering kali hanya "curhat" mengenai pengalaman pahit mereka kepada para siswa.
Meski melontarkan kritik pedas, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap rasionalisasi anggaran Lemdiklat menjadi Rp14,4 triliun.
Hal ini dianggap krusial untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan meningkatkan honorarium tenaga pendidik agar reformasi Polri dapat dimulai dari akarnya.
Editor : Aditya Novrian